BEKASI — Kekuasaan runtuh dalam senyap. Kamis malam (18/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menusuk tepat ke jantung Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang disegel, dua pintu dikunci negara, dan kekuasaan yang selama ini terasa kebal hukum mendadak lumpuh total.
Sekitar pukul 19.00 WIB, tiga penyidik KPK bermasker masuk ke Gedung Bupati Bekasi tanpa gembar-gembor. Mereka menunjukkan identitas, naik ke lantai dua, lalu menutup rapat pusat komando kekuasaan Bekasi dengan segel KPK. Operasi berlangsung singkat—sekitar 30 menit—namun cukup untuk membuat seluruh birokrasi Bekasi gemetar.
“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” ungkap petugas sekuriti gedung, mengutip Antara.
Setelah penyegelan, ketiga penyidik itu menghilang seperti bayangan, diduga keluar lewat jalur samping gedung yang terhubung dengan bangunan lain. Pola ini bukan kebetulan. Dalam banyak kasus besar, KPK bergerak senyap ketika bukti besar telah diamankan—dokumen, data digital, hingga jejak aliran uang.
Yang mencurigakan, tidak satu pun pejabat Pemkab Bekasi berani muncul memberi klarifikasi. Gedung pemerintahan berubah sunyi. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Diam total. Sebuah sikap yang justru mempertebal dugaan bahwa bau busuk kejahatan anggaran mulai tercium tajam.
Penyegelan ruang kerja bupati bukan tindakan simbolik. Ini adalah alarm merah bahwa KPK tengah membongkar dugaan praktik perampokan APBD, proyek titipan, fee gelap, dan jejaring oknum pejabat yang selama ini berlindung di balik jabatan dan seragam dinas.
Kecaman keras datang dari Ali Sofyan, Relawan Pembela Prabowo, yang menyebut momen ini sebagai awal runtuhnya kartel birokrasi di Bekasi.
“Akhirnya oknum-oknum rampok yang ada di Pemkab Bekasi disidak KPK. Ini bukan sekadar segel pintu. Ini tanda bahwa negara mulai menyikat perampok uang rakyat yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan,” tegas Ali Sofyan.
Ali Sofyan menegaskan, publik tidak butuh drama hukum atau sandiwara penegakan aturan. Publik menuntut borgol. Ia mendesak KPK untuk menyapu bersih seluruh jaringan—dari pejabat OPD, makelar proyek, hingga pengusaha hitam—yang diduga ikut menjarah anggaran Bekasi.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih menutup rapat informasi, namun satu pesan sudah sangat jelas: ketika ruang kerja bupati disegel pada malam hari, itu bukan pemeriksaan biasa itu deklarasi perang terhadap korupsi di daerah.
Bekasi kini berada di bawah sorotan nasional. Jika segel itu dibuka, sangat mungkin borgol yang keluar lebih dulu. Dan bagi mereka yang selama ini merasa kebal hukum, malam itu adalah tanda: waktu pesta telah berakhir.
