BANDUNG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 mencatatkan rekor positif dengan membukukan surplus regional sebesar Rp22,02 triliun. Capaian ini didorong oleh kuatnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp85,61 triliun, sementara realisasi belanja negara berada di angka Rp63,59 triliun.
Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) hingga akhir Agustus 2026, Jawa Barat total penerimaan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sektor manufaktur jadi penyumbang utama.
Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penopang utama kinerja APBN di Jawa Barat dengan raihan Rp81,30 triliun—tumbuh 7,35 persen secara tahunan (year-on-year). Dari angka tersebut, industri pengolahan (manufaktur) mencatatkan kontribusi terbesar dengan menyumbang Rp30,60 triliun terhadap total penerimaan pajak wilayah Jawa Barat.
Tumbuhnya penerimaan pajak di sektor manufaktur menandakan aktivitas manufaktur di Jawa Barat masih menunjukkan tren ekspansif dan solid hingga pertengahan tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat meninjau langsung pelaksanaan APBN di Jawa Barat, menegaskan agar jajaran pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan catatan surplus tersebut.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi anggaran tidak boleh hanya dinilai dari deretan angka di atas kertas laporan keuangan. “Setiap rupiah anggaran harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung pembangunan, serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat,” ujar Purbaya.
Penegasan tersebut menjadi alarm bagi seluruh instansi dan instrumen pemerintah di daerah agar percepatan serta ketepatan penyaluran belanja negara berfokus pada efektivitas ekonomi riil, bukan sekadar mengejar target penyerapan formal semata. (*)
