Menu

Dark Mode
 

Daerah

Aktivis Buruh Tangerang Suarakan Perda Ketenagakerjaan, H. Sugandi: 75% Tenaga Kerja Harus Warga Sekitar Perusahaan 


					Aktivis Buruh Tangerang Suarakan Perda Ketenagakerjaan, H. Sugandi: 75% Tenaga Kerja Harus Warga Sekitar Perusahaan  Perbesar

TANGERANG, BTF– Aktivis buruh Kota Tangerang, H. Sugandi, kembali menyuarakan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk merekrut 75% tenaga kerja dari masyarakat sekitar sesuai dengan kompetensi mereka. Hal tersebut ia sampaikan di ruang kerjanya di Sekretariat DPC Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

“Kita tidak boleh tinggal diam melihat ketimpangan ini terus terjadi! Sudah terlalu lama masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pabrik-pabrik berdiri megah, tetapi ribuan warga sekitar masih menganggur. Hal ini adalah ketidakadilan yang harus segera kita akhiri!” tegasnya.

Menurut H. Sugandi, DPRD dan Wali Kota Tangerang yang baru saja dilantik harus segera bertindak dengan menerbitkan Perda yang mengatur perekrutan tenaga kerja lokal. Ia menegaskan bahwa tenaga kerja dari luar daerah tidak boleh mendominasi lapangan kerja, sementara warga setempat terabaikan.

Selain itu, ia juga menolak sistem perekrutan lama yang dinilai rumit, diskriminatif, dan sarat kepentingan. “Proses lamaran kerja yang panjang dan tidak transparan harus dihapus dan diganti dengan sistem baru yang lebih adil,” imbuhnya.

Adapun beberapa poin penting yang diusulkan dalam konsep Perda Ketenagakerjaan antara lain:

– Perusahaan wajib melihat data pengangguran di sekitar mereka.

– Perekrutan harus transparan dan berbasis kebutuhan nyata perusahaan.

– Warga setempat yang memiliki kompetensi harus diprioritaskan.

  1. Sugandi juga mengingatkan bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”Oleh karena itu, ia menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan amanat konstitusi dan memastikan hak masyarakat terpenuhi.

Sebagai langkah lanjutan, ia mengajak seluruh aktivis serikat pekerja dan masyarakat untuk menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang guna memastikan tuntutan ini segera direalisasikan.

“Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tutupnya dengan penuh semangat.

Rosita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Masyarakat Rajeg Segera Nikmati Akses Air Bersih, PERUMDAM TKR Wujudkan Pemerataan Layanan di Kabupaten Tangerang

25 May 2026 - 18:38 WIB

APBD Musi Rawas Utara Menguap: Dari Nota SPBU ‘Abal-Abal’ hingga Pejabat yang Gagal Paham Aturan

25 May 2026 - 08:19 WIB

Kotak Pandora Anggaran Rp3,3 Miliar Batu Ampar: Menguliti Cacat Logika dan Syahwat ‘Bancakan’ Pejabat Kecamatan

23 May 2026 - 08:59 WIB

Gurita Korupsi Muara Enim: Anak Sekolah Dijadikan Komoditas, Mobil Dinas Jadi Syahwat Politik Anggaran

23 May 2026 - 08:52 WIB

Urgensi Menghapus Sekat Administrasi: Mengapa Jakarta dan Banten Harus Bersatu Hadapi Krisis Ekologis?

22 May 2026 - 18:44 WIB

Trending on Daerah