DEPOK — Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan konsolidasi dan berkumpul di lapangan parkir FISIP UI, Depok, sebelum bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, (18/8/26).
Dalam aksi jalanan kali ini, BEM UI membawa delapan agenda tuntutan mendesak yang menyoroti Isu Korupsi, Reformasi Agraria, hingga Kebijakan Otonomi Daerah dan Bencana Nasional.
Delapan poin tuntutan aksi BEM UI.
- Hentikan Penjajahan Negara Atas Rakyat
- Mendesak penghentian tindakan regresif dan kebijakan yang dinilai menindas hak-hak dasar masyarakat.
- Pemberantasan KKN Tanpa Kompromi.
- Menuntut penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di ranah pemerintahan.
- Wujudkan Reformasi Agraria Sejati
- Mendorong redistribusi tanah yang adil dan penyelesaian konflik agraria untuk kesejahteraan petani dan rakyat kecil.
- Stabilisasi Ekonomi Rakyat. Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM yang membebankan daya beli masyarakat.
- Evaluasi Total PSN dan Program Kontroversial
Mengevaluasi secara menyeluruh Projek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang dinilai bermasalah.
Kembalikan otonomi daerah atau pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) guna menjamin kemandirian tata kelola daerah. Menuntut jaminan respon negara yang konkret lewat penetapan status bencana nasional pada daerah terdampak krisis.
Memastikan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang berpotensi merugikan kepentingan luas. Aksi aksi mahasiswa ini menandai berlanjutnya gelombang kontrol sosial dari elemen kampus terhadap dinamika kebijakan eksekutif dan legislatif saat ini.
