JAKARTA — Dinamika politik nasional kembali memanas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan lintas fraksi secara resmi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah konstitusional ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan hak menyatakan pendapat berdasarkan yang tandatangan adalah 120 orang,” ujar Saan Mustopa.
Sebaran Dukungan Lintas Fraksi.
Berdasarkan data yang dihimpun di parlemen, usul penggunaan HMP ini mendapat dukungan signifikan dari berbagai partai politik. Sebanyak 120 anggota dewan tersebut berasal dari delapan fraksi. Fraksi PKS, 28 orang. Fraksi Nasdem, 19 orang. Fraksi PKB, 18 orang. Fraksi Demokrat, 18 orang. Fraksi PDIP, 14 orang. Fraksi Golkar,11 orang. Fraksi Gerindra, 11 orang. Fraksi PAN 1 orang.
Kehadiran dukungan dari partai-partai koalisi pemerintah maupun oposisi menunjukkan bahwa polemik keabsahan dokumen akademik Wakil Presiden telah menarik perhatian serius dari berbagai blok politik di Senayan.
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan salah satu instrumen pengawasan melekat yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
Melalui mekanisme ini, DPR dapat menilai kebijakan atau tindakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dugaan pelanggaran hukum maupun etika penyelenggaraan negara.
Polemik terkait ijazah SMA yang terus bergulir di ruang publik kini bergeser menjadi diskursus politik tingkat tinggi menyusul formalisasi dukungan dari para wakil rakyat. Para pengusul menilai transparansi dan keabsahan dokumen legal pejabat publik merupakan fondasi utama integritas kepemimpinan nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan DPR RI bersama Badan Musyawarah (Bamus) diagendakan akan segera memproses usul penandatanganan HMP ini sesuai dengan tata tertib dewan untuk menentukan langkah persidangan selanjutnya. (Red)
