TANGERANG – Upaya konfirmasi terkait dugaan penyimpangan pengerjaan Proyek Rehabilitasi Irigasi Cilampe bernilai Rp3,36 miliar tak membuahkan hasil. Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Provinsi Banten, Isvan Taufik, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun saat dimintai keterangan oleh awak media.
Padahal, proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Banten dan dikerjakan oleh CV Batavia Benteng Djaya tersebut tengah menjadi sorotan tajam. Hasil pantauan di lapangan menemukan indikasi pengerjaan asal-asalan yang mengabaikan mutu konstruksi serta standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Salah satu temuan krusial di lapangan menunjukkan kontraktor diduga sengaja mengabaikan proses pengeringan area galian berair demi mengejar target waktu. Pengecoran beton bertulang bahkan dilakukan langsung di dalam air keruh tanpa menerapkan teknik underwater concrete, yang berisiko tinggi merusak kualitas serta ketahanan struktur beton.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, sejumlah temuan kritikal terkait pelaksanaan proyek tersebut. Kontraktor diduga sengaja melewatkan tahap pengeringan area galian berair demi mengejar target waktu penyelesaian.
“Pengecoran beton bertulang dilakukan tanpa teknik underwater concrete. Material coran direndam langsung di dalam air keruh, yang berisiko tinggi melunturkan daya rekat semen, memicu keropos, dan mengancam kekokohan struktur saluran,” ungkap Irwansyah SH, Sekjen LBH BONGKAR.
Pekerjaan pasangan batu kali diletakkan langsung di atas lumpur basah tanpa adanya lapisan lantai kerja maupun batu kosong (aanstamping). Terdapat potensi pengurangan volume galian yang menguatkan dugaan adanya upaya penekanan biaya demi keuntungan pribadi, (14/9/26).
Para pekerja beraktivitas di area galian curam tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Pihak pelaksana proyek berdalih bahwa pekerjaan masih dalam proses berjalan.
“Namun, temuan faktual di lapangan menunjukkan indikasi kuat pengabaian standar mutu dasar konstruksi yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta membahayakan fungsi irigasi ke depannya,” kata Irwansyah.
Sikap diam dan enggan berkomentar dari pejabat penanggung jawab ini kian memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran spesifikasi teknis dalam proyek miliaran rupiah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Kabid SDA Isvan Taufik tetap tidak memberikan penjelasan resmi mengenai temuan-temuan di lapangan. (**)
