JAKARTA — Panggung politik nasional kembali diguncang oleh dinamika tingkat tinggi. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah politik drastis ini diambil di tengah menguatnya tekanan dari parlemen serta polemik berkepanjangan terkait dokumen pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kabar pengunduran diri ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media.
Rangkaian pertemuan intensif dan dinamika istana. Sebelum penyerahan surat pengunduran diri ini, gelombang ketidakpastian sempat mencuat sejak Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mundur dalam pertemuan tertutup berdurasi sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meskipun sempat beredar berbagai spekulasi di ruang publik, pihak Istana meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan tersebut. Sebaliknya, dalam diskusi yang berlangsung mendalam, Presiden memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada Gibran guna meredakan ketegangan politik nasional.
Dalam keterangannya pasca-pertemuan sebelumnya, Gibran sempat menyatakan bahwa Presiden menyarankannya untuk tetap berjuang melalui jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mempersiapkan langkah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Namun, dinamika yang berkembang di Senayan tampaknya bergerak lebih cepat. Tekanan parlemen dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Keputusan pengunduran diri ini terjadi di ambang agenda penting di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebelumnya, sebanyak 120 orang anggota DPR secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut dijadwalkan untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI guna menyikapi legitimasi kepemimpinan serta polemik yang mendera mantan Wali Kota Solo tersebut. Hingga berita ini diturunkan, suasana di sekitar kediaman resmi Wakil Presiden terpantau mulai sepi, sementara para elite politik dan pimpinan partai masih terus melakukan konsolidasi menyikapi babak baru kepemimpinan nasional di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran ini.
Publik kini menantikan konferensi pers resmi dari pihak Istana Kepresidenan untuk merinci status konstitusional dan langkah administratif selanjutnya. (Red)
