JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan sikap tegas terhadap eskalasi ancaman siber global yang kian masif menyasar berbagai sektor strategis di tanah air. Fokus utama pengamanan saat ini diarahkan pada sektor vital perbankan dan keuangan nasional.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa jajaran kementerian dan lembaga terkait tengah mendalami secara intensif pola dan dampak dari gelombang serangan siber yang dilaporkan menghantam berbagai lini penting.
> “Saat ini pihak kami tengah mendalami serangkaian serangan siber yang dikabarkan menyasar berbagai sektor di Indonesia, terutama perbankan,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman.
Ancaman nyata infrastruktur vital serangan siber terhadap sektor perbankan bukan lagi sekadar isu teknis internal korporasi, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan publik.
Sektor keuangan yang menjadi tulang punggung perekonomian negara menuntut standar pengamanan siber (cybersecurity) berlapis untuk mencegah potensi kebocoran data nasabah, manipulasi sistem pembayaran, hingga lumpuhnya infrastruktur transaksi digital.
Langkah responsif pemerintah ini menyusul meningkatnya kerentanan digital seiring dengan transformasi sistem keuangan yang semakin terintegrasi secara elektronik. Otoritas keamanan siber bersama pemangku kepentingan terkait kini tengah melakukan investigasi forensik digital guna melacak sumber serangan serta memperkuat mitigasi risiko.
Menghadapi modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih dan lintas batas (borderless), pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi sinergis lintas sektor. Lembaga perbankan dan institusi vital didorong untuk meningkatkan standar ketahanan sistem informasi secara berkala (penetration testing dan audit kepatuhan IT).
Penguatan sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), aparat penegak hukum, serta industri perbankan untuk mendeteksi anomali trafik sejak dini. Mendorong kecepatan respons penanganan insiden (incident response) guna meminimalisir dampak kerugian sistemik bagi masyarakat luas.
Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan data masyarakat akan dikawal secara ketat demi menjaga kedaulatan digital nasional dari ancaman pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan negara. Redaksi akan terus memantau perkembangan investigasi ini secara berkala seiring dengan pemaparan hasil audit resmi dari otoritas penegak hukum dan lembaga siber nasional. (Red)
