JAKARTA — Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul kabar yang menyebutkan dirinya dicegah bepergian ke luar negeri. Isu ini mencuat di tengah pusaran polemik dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi isu yang beredar luas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa dirinya belum dapat memastikan kebenaran informasi mengenai pencegahan tersebut.
Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konfirmasi langsung kepada instansi berwenang, yakni Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi apakah benar terdapat tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kapolri tersebut.
“Saya akan tanyakan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Dirjen Imigrasi apakah benar ada pencegahan terhadap yang bersangkutan,” ujar Yusril saat memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat pada Senin, 9 November 2026.
Sebelumnya, spekulasi publik kian memanas setelah nama Tito Karnavian ikut terseret dalam kabar dugaan penangkapan seorang menteri berinisial TK. Menteri berinisial TK tersebut dikaitkan-kaitkan dengan pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kendati demikian, bantahan tegas sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, yang dengan tegas menepis dan membantah kabar penangkapan terhadap Tito Karnavian.
Hingga berita ini diturunkan, perkembangan informasi terkait kejelasan status pencegahan luar negeri maupun kelanjutan penanganan polemik ini masih terus dinantikan publik seiring langkah verifikasi yang akan ditempuh oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. (Red)
