TANGERANG – Penanganan dugaan korupsi penganggaran dan tender proyek Pembangunan Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya secara resmi menyambangi Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sekaligus menyerahkan bukti-bukti krusial.
Pemeriksaan pihak pelapor ini tertuang dalam Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor: B-7413/M.6.12/Fo.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Kasi Pidsus Muhammad Arsyad, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Nomor: PRIN-4985/M.6.12/Fo.2/10/2026.
Dalam kesaksiannya di hadapan penyidik Pidsus, GMAKS membeberkan indikasi pelanggaran sistemik: mulai dari praktik “pinjam bendera”, dugaan pengondisian tender, hingga potensi anggaran fiktif senilai Rp617 juta untuk item pekerjaan pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon.
Alibi Dinkes dinilai vacat hukum dan mengada-ada. GMAKS menyoroti tajam klaim Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang berdalih telah mengembalikan anggaran pembongkaran dan penebangan pohon ke kas daerah (BPKAD) dengan alasan menghindari penganggaran ganda (double budgeting).
Koordinator GMAKS Tangerang Raya ‘Hadi’ menilai alibi pengembalian anggaran di tengah pengerjaan fisik proyek yang sedang berjalan tersebut melanggar asas transparansi dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Klaim pengembalian anggaran secara sepihak saat pengerjaan fisik masih berlangsung adalah alibi yang mengada-ada. Pengadaan publik diatur secara ketat oleh UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres No. 16 Tahun2018. Setiap perubahan lingkup pekerjaan, volume, atau efisiensi wajib dituang resmi melalui Contract Change Order (CCO) atau adendum kontrak bukan sekadar klaim lisan pengembalian kas.” kata Hadi, 12/11/2026.
Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar: jika anggaran diklaim sudah dikembalikan, lantas menggunakan sumber dana mana pengerjaan pembongkaran gedung dan penebangan pohon yang nyata-nyata telah terealisasi di lapangan?
GMAKS mendesak korps adhyaksa tidak terkecoh oleh formalitas penyelesaian proyek fisik. Sesuai kewenangan dalam UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, penyidik memiliki legitimasi penuh untuk menindak perbuatan melawan hukum (PMH) dan mengusut mens rea (niat jahat) sejak bukti permulaan ditemukan.
Kejaksaan diminta segera memperluas audit investigatif. Menguji kebenaran bukti transfer pengembalian dana Rp617 juta ke kas daerah beserta buku kas penerimaan BPKAD. Memeriksa kesesuaian antara Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), HPS, serta adendum kontrak kontraktor pelaksana.
Menelisik indikasi pengaturan tender dan keterlibatan pihak yang menggunakan perusahaan pinjaman (pinjam bendera). Langkah tegas Kejari Kabupaten Tangerang dinilai krusial guna menghentikan potensi kerugian keuangan negara yang lebih besar serta mencegah preseden buruk pada pengadaan fasilitas kesehatan publik di Banten.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta pihak penyidik Kejari Kabupaten Tangerang untuk memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides). (Red)
