JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia serta sejumlah tokoh bangsa memicu reaksi keras dari parlemen. Komisi III DPR RI secara tegas, mendesak aparat penegak hukum agar tidak memandang remeh persoalan ini dan tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semata..
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul eskalasi penanganan perkara yang dinilai mengancam stabilitas dan kedaulatan negara, Senin 9 November 2026.
Ancaman serius terhadap keamanan negara terkait
Penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh penting nasional dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional.
Komisi III DPR RI mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada penerapan UU ITE saja, melainkan melebar pada penerapan pasal makar serta pasal-pasal yang berkaitan dengan keamanan negara. Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar akar permasalahan secara menyeluruh.
“Penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh-tokoh bangsa bukan perkara biasa. Kasus ini tidak cukup hanya diusut menggunakan pasal-pasal ITE,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi 3 DPR RI.
Bongkar aktor intelektual dan pihak yang diuntungkan dan memperluas konstruksi hukum, DPR RI menekankan pentingnya pengungkapan motif di balik aksi spionase atau penyadapan tersebut.
Penegak hukum diminta untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mendalam guna mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat. Penyelidikan dipandang harus menyasar hingga tuntas.
Mengungkap motif utama di balik aksi penyadapan. Menyeret siapa saja pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Menelusuri pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau menikmati manfaat dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut.
Memastikan pengusutan berjalan menyeluruh tanpa berhenti pada oknum internal semata. Sebagai bentuk fungsi pengawasan dan komitmen penegakan hukum, Komisi III DPR RI telah mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama jajaran Mabes Polri.
Koordinasi intensif ini akan terus dikawal, salah satunya melalui agenda rapat kerja khusus guna menindaklanjuti penanganan perkara secara komprehensif. Publik kini menanti langkah tegas dan keberanian aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan di balik skandal penyadapan tingkat tinggi ini demi menjamin keamanan, wibawa, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. (**)
