JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) resmi menerbitkan salinan isi lengkap putusan terkait kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palal pada Selasa, 10 November 2026. Penerbitan putusan ini berada di tengah dinamika politik yang memanas menyusul adanya permintaan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Kasasi yang diajukan oleh Subhan berkaitan dengan surat penyetaraan (suket) pendidikan Gibran yang sebelumnya digunakan sebagai kelengkapan syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA telah mengumumkan amar putusannya yang mengabulkan seluruh gugatan kasasi dari pemohon. Kendati demikian, pada saat itu MA belum merilis salinan putusan lengkapnya, yang sempat memicu pembatalan agenda konferensi pers pada Senin, 2 November 2026.
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung, berdasarkan Direktori Putusan MA, majelis hakim agung menyatakan terbukti adanya proses pelanggaran administrasi terkait gugatan a quo yang diajukan oleh Subhan Palal. Dalam salinan putusan tersebut, majelis hakim menegaskan
> “Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,”
Hakim juga menambahkan bahwa pemohon kasasi (dahulu penggugat) sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sah untuk memilih maupun dipilih sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Terbitnya naskah lengkap putusan Mahkamah Agung ini diprediksi akan semakin memperkeruh diskursus hukum dan politik nasional, terutama berkaitan dengan keabsahan administratif syarat pencalonan serta tuntutan akuntabilitas dari berbagai elemen masyarakat.
Publik kini menanti langkah hukum lanjutan serta tanggapan resmi dari pihak terkait menyusul ketetapan hukum dari lembaga yudikatif tertinggi ini. (Red)
