TAPANULI TENGAH – Gejolak politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kian memanas. Sebanyak lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dilaporkan telah sepakat menggolirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Langkah politik krusial ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas buruknya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan menangani dampak pascabencana alam yang melanda wilayah tersebut.
Jeritan takyat dan penanganan pascabencana yang Mlmangkrak. Memasuki hampir satu tahun pascabencana, kondisi pemulihan di Tapanuli Tengah dinilai masih amburadul dan jauh dari harapan. Berbagai bantuan yang dijanjikan pemerintah daerah hingga kini dinilai tak kunjung direalisasikan secara nyata kepada masyarakat terdampak.
Jeritan dan keluhan warga yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian seolah tidak mendapatkan penanganan yang konkret dan responsif dari pimpinan daerah. Hal ini memicu mosi tidak percaya dari legislatif yang menilai Bupati Masinton Pasaribu gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi serta melayani warga yang tertimpa musibah.
Sinyal pemakzulan bergulir di legislatif. Kekompakan lima partai politik di DPRD Tapteng dalam menyepakati wacana pemakzulan ini menjadi sinyal kuat bahwa peta politik di Tapanuli Tengah berada di titik kritis. Legislatif menilai pembiaran atas karut-marut penanganan bencana ini tidak bisa lagi ditoleransi.
Hingga berita ini diterbitkan (6/9/26), wacana pemakzulan tersebut terus dimatangkan oleh pihak legislatif untuk mengambil langkah hukum serta administratif selanjutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Pihak media masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan tanggapan dari Bupati Tapanuli Tengah maupun Sekretariat Daerah terkait perkembangan situasi ini. (*)
