JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan kritis terkait wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Puan menekankan bahwa rencana peleburan dua institusi tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan wajib melalui kajian mendalam.
Menurut Puan, Badan Geologi dan BMKG memiliki fungsi teknis, kewenangan, serta fokus penugasan yang spesifik dan berbeda dalam sistem ketahanan nasional maupun mitigasi bencana.
“Penggabungan ini perlu dikaji lebih dulu mengingat kedua lembaga memiliki tugas dan penugasan yang berbeda,” tegas Puan dalam keterangannya kepada media.
Selain merespons isu kelembagaan, Puan juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas mitigasi bencana di Indonesia. Terkait usulan atau wacana penambahan anggaran untuk sektor mitigasi bencana, DPR RI menyatakan terbuka dan siap memberikan dukungan penuh.
Puan menegaskan bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana pada dasarnya bukan masalah, selama penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan warga.
“Terkait penambahan anggaran mitigasi bencana, kami tidak keberatan selama anggaran itu memberikan manfaat yang lebih baik dan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya, Selasa 8 September 2026.
DPR meminta pemerintah untuk memastikan evaluasi kelembagaan ini benar-benar memperkuat respons kesiapsiagaan bencana nasional, bukan justru mengaburkan fokus operasional dari masing-masing instansi. (*)
