HNW Tegaskan Mayoritas Rakyat Menolak Pemindahan Ibu Kota, Mengutip Hasil Survei dan Sikap PKS yang Konsisten Menolak Sejak Awal
BeritaTransformasi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kehendak rakyat Indonesia. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan pandangan berbeda, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Klaim Jokowi vs Realitas Survei: Mayoritas Rakyat Tolak IKN
Dalam pernyataannya kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024), Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 57% masyarakat Indonesia menolak pemindahan ibu kota ke IKN. “Apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan,” ujar HNW. Ia juga menekankan bahwa pernyataan Jokowi tentang keputusan seluruh rakyat yang diwakili oleh DPR tidak sepenuhnya akurat.
“Jika Jokowi mengklaim keputusan ini adalah hasil persetujuan semua rakyat Indonesia melalui anggota DPR, saya harus sampaikan bahwa faktanya tidak demikian,” tegas HNW. Ia menambahkan bahwa PKS sejak awal sudah konsisten menolak pemindahan ibu kota, bahkan ketika ada revisi terhadap undang-undang terkait IKN.
PKS Konsisten Menolak Pemindahan Ibu Kota Sejak Awal
Lebih lanjut, Hidayat mengkritik Jokowi yang seolah menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan mendukung keputusan ini. Menurutnya, fakta di parlemen jelas menunjukkan adanya penolakan dari Fraksi PKS. “PKS sejak awal tegas menolak pemindahan ibu kota. Sejarah mencatat bahwa kami menolak undang-undang ini sejak sidang paripurna pertama, termasuk dalam setiap revisi yang diajukan,” jelasnya.
Hidayat juga menyarankan agar Jokowi bersikap lebih transparan kepada publik, terutama mengingat masa jabatannya yang akan segera berakhir. “Sebaiknya, beliau menyampaikan apa adanya, apalagi ini sudah menjelang akhir masa jabatan beliau,” tambahnya.
Serahkan Keputusan Pemindahan Ibu Kota kepada Presiden Terpilih
HNW juga menyinggung pentingnya menyerahkan keputusan final pemindahan ibu kota kepada presiden terpilih berikutnya. Ia menyebut bahwa calon presiden Prabowo Subianto harus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan tetap dilanjutkan atau tidak. “Biarkan presiden berikutnya, siapapun itu, yang akan menandatangani Keppres terkait kepindahan IKN. Kita lihat apakah akan pindah atau tidak,” ungkapnya.
Jokowi Klaim Pemindahan IKN Didukung oleh Mayoritas Fraksi DPR
Sebelumnya, dalam sebuah acara di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9/2024), Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah keputusan tunggal presiden, melainkan keputusan yang didukung oleh mayoritas fraksi di DPR, yakni sebesar 93%. Ia juga menyebut bahwa gagasan ini sudah ada sejak era Presiden Sukarno dan Soeharto, dan dirinya hanya melanjutkan dan mengeksekusi rencana tersebut.
“Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi inilah yang telah kita putuskan bersama, dengan persetujuan 93% dari fraksi yang ada di DPR. Ini bukan keputusan presiden semata, tetapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR,” ungkap Jokowi.
