KOTA TANGERANG – Laporan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Mei 2025 menjadi pemicu panasnya “skandal anggaran gelap” di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang. Poin utamanya adalah dugaan mismanajemen anggaran yang terjadi di tengah rencana kenaikan anggaran yang signifikan.
Pola ketidak beresan anggaran dan proyek serta tunggakan pajak fantastis. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Banten) menemukan bahwa puluhan kendaraan DLH menunggak pajak kendaraan bermotor sepanjang tahun anggaran 2024, dengan jumlah tunggakan yang “sangat fantastis”.
Temuan ini muncul, ironisnya di tengah usulan kenaikan anggaran DLH sekitar Rp36 miliar untuk tahun anggaran 2024. Kapreyani menyoroti kurangnya transparansi sebagai “celah yang patut dicermati”. Anggaran yang diklaim untuk perbaikan armada dan pajak kendaraan sebagai “penyesuaian prioritas” namun terasa “hambar” tanpa rincian yang memadai.
Proyek PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik), yang seharusnya menjadi solusi strategis untuk masalah sampah di kota, disebut sebagai “ironi terbesar”. Meski Pemerintah Kota mengklaim proyek ini “bukan fiktif”, namun progresnya “nyaris tanpa progres” dan menjadikannya “hantu”. Kondisi ini sangat kuat untuk menimbulkan dugaan adanya “skandal”.
Gabungan dari tunggakan pajak yang parah, kurangnya transparansi anggaran, dan mandeknya proyek strategis PSEL menciptakan narasi kuat yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan dana publik. Hal ini menunjukkan potensi ketidakberesan serius dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek di DLH Kota Tangerang.
” Temuan BPK Banten tersebut ditengah usulan kenaikan anggaran yang signifikan pada Rancangan Kerja Tahun Anggaran 2024. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang usulkan anggaran sekitar Rp36 miliar.diklaim untuk “penyesuaian prioritas” termasuk proyek PSEL,” uangkap Kapreyani.SP. S.H., M.H, yang juga seorang pakar hukum ini.
Kapreyani, menyoroti kurangnya transparansi sebagai celah yang patut dicermati. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang Fantastis tentu menjadi sebuah persoalan serius. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor yang “sangat fantastis”.
“Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan keuangan internal dinas. Kondisi ini sangat kuat untuk menimbulkan dugaan adanya “skandal”. Progres yang mandek dari proyek PSEL,” ungkap Kapreyani, Kamis 28/08/2025.
Kata Kpreyani, ditambah dengan tunggakan pajak dan minimnya rincian anggaran, menciptakan narasi yang mengarah pada dugaan adanya penyalahgunaan dana publik. Ini menunjukkan adanya potensi ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek di DLH Kota Tangerang. [Red]
