Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Nasional

Sorotan Publik di Balik Pengesahan UU Perampasan Aset: Suara Kritis dari Pati Hingga Aduan Etik ke MKD

badge-check


					Sorotan Publik di Balik Pengesahan UU Perampasan Aset: Suara Kritis dari Pati Hingga Aduan Etik ke MKD Perbesar

PATI — Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026) memicu gelombang perdebatan tajam di ruang publik.

Di tengah klaim perampungan regulasi setelah 18 tahun berproses, penolakan keras dan gugatan transparansi mengemuka termasuk dari kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS).

Dalam konferensi pers di depan Kantor Bupati Pati, massa dengan kaus bertuliskan “PATI ORA SEPELE” serta poster tuntutan seperti “Sikat Mafia Hukum!”, “Demokrasi partisipasi warga!”, dan “Pendidikan Gratis sampai Pendidikan Tinggi!” menyuarakan sikap kritis terhadap proses legislasi tersebut.

Narasi yang mencuat di kalangan kelompok tersebut menilai produk hukum yang disahkan DPR tidak sejalan dengan substansi tuntutan publik selama ini, bahkan menyebutnya sebagai “UU Perampasan Aset Palsu”.

Kabupaten Pati sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam menyuarakan isu antikorupsi, akuntabilitas pemerintahan daerah, serta desakan pengesahan regulasi perampasan aset.

Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, gerakan warga di Pati baik melalui aksi massa besar maupun konferensi pers berkala di depan Kantor Bupati Pati berulang kali mengangkat tuntutan pemberantasan mafia hukum, perlindungan ruang demokrasi, serta perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.

Kritik terhadap proses pembentukan UU Perampasan Aset tidak hanya bergema di daerah. Pada hari yang sama dengan pengesahan di Senayan, Kamis (19/11/2026), Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi masyarakat sipil melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

ICW menyoroti minimnya akses publik terhadap naskah rancangan undang-undang hingga saat pengesahan dilakukan, serta menilai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna apabila draf resmi tidak dibuka secara luas kepada masyarakat. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

BI Rate Resmi Naik ke 6%: Pertaruhan Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global

18 November 2026 - 18:08 WIB

Kasus Penyadapan Presiden: Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat Dalam Sidang KKEP

17 November 2026 - 21:23 WIB

Menkeu Ungkap Defisit Penerimaan Pajak Rp 514 Triliun, Pemerintah Genjot Sisa Waktu Akhir Tahun 2026

14 November 2026 - 14:06 WIB

Gibran Dikabarkan Mundur dari Wakil Presiden, Surat Diserahkan kepada Presiden Prabowo di Halim

12 November 2026 - 07:22 WIB

Pemerintah Perketat Pengamanan Sektor Perbankan Nasional di Tengah Ancaman Serangan Siber

10 November 2026 - 06:58 WIB

Trending on Nasional