JAKARTA — Prambanan Agung Law Firm selaku kuasa hukum dari Teguh Wijoyo mengungkapkan adanya skandal pemalsuan dan penerbitan sertipikat elektronik fiktif di wilayah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kasus ini kini telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis di Jakarta pada 11 November 2026, klien mereka, Teguh Wijoyo, merupakan pemilik sah atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97/Dadap seluas 11.660 m2 yang dibeli dari Ibu Vivi Florence The pada tahun 1992, serta SHM No. 96/Dadap seluas 340 m2.
SHM 97/Dadap berasal dari tanah bekas milik adat C.232/1 Persil D.22 atas nama Haji Japar Bin Totong, sementara SHM 97/Dadap berasal dari tanah adat C.416/1 Persil S.23 Nas 39 atas nama Mardani Bin Haji Japar. Sementara itu, bidang tanah seluas 17.500 m2 atas Letter C 113 atas nama Entong / Tong Persil 28 yang diklaim oleh Sdr. Awing (Tersangka) dilaporkan telah habis terjual, bahkan Lurah Dadap Kecamatan Kosambi menyatakan tidak mengetahui letak objek tanah tersebut.
Kronologi Sengketa dan Pemalsuan Sertipikat.
Pada tahun 2011, kedua SHM milik klien sempat dilaporkan hilang dan dibuatkan Sertipikat Pengganti oleh Susanto dan Yansen Rompas, padahal sertipikat aslinya berada di tangan klien. Sertipikat pengganti tersebut sempat dijual kepada Warisno dan H. Saepulah Milah. Atas tindakan tersebut, Susanto dan Yansen Rompas telah dihukum karena terbukti melakukan penipuan. Selain itu, upaya hukum gugatan pembatalan di PTUN juga dilakukan hingga akhirnya kedua Sertipikat Pengganti tersebut dibatalkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Banten.
Namun, sekitar tahun 2013 hingga awal tahun 2026, Awing dkk terus berupaya menguasai bidang tanah klien dengan menerbitkan Sertipikat Elektronik NIB: 28.04.000009170.0 atas nama Awing dan 13 orang lainnya pada 24 Oktober 2024. Penerbitan ini diduga melibatkan aparat desa setempat dan oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Langkah Hukum dan Penahanan Tersangka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten dan BPN Pusat Sertipikat Elektronik, ditemukan cacat administrasi dan yuridis sehingga sertipikat elektronik tersebut resmi dibatalkan melalui SK Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 59/Pbt/BPN.36/IX/2025 tanggal 23 September 2025.
Pada 30 Maret 2026, pihak Teguh Wijoyo membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Penyidik menetapkan Awing sebagai tersangka.
Berdasarkan SP2HP ke-5 tertanggal 22 Oktober 2026 (No. B/SP2HP/2295/X/RES.1.2./2026/Satres/Restro Tng Kota), Penyidik telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Awing di Rutan Polres Metro Tangerang Kota. Berkas perkara juga telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang (Tahap 1) dan saat ini dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Desakan Pengusutan Tuntas Mafia Tanah.
Melalui Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Elektronik dan penetapan tersangka ini, kuasa hukum mendesak aparat penegak hukum serta Satgas Mafia Tanah untuk mengusut tuntas pihak-pihak lain yang terlibat.
Kasus ini diduga kuat melibatkan dokumen palsu serta oknum dari pemerintah desa/kelurahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang demi menegakkan keadilan serta kepastian hukum bagi korban. Press release ini ditandatangani oleh Tim Kuasa Hukum Prambanan Agung Law Firm: Nyoman Suama Raga, S.H., M.H. dan Ida Djaka Mulyana, S.H., M.H. (Red)
