TANGERANG — Janji pemberantasan mafia kejahatan industri kembali diuji secara telak di tanah Tangerang. Praktik hitam pemalsuan pelumas otomotif merek ternama seperti Yamalube dan AHM Oil MPX di kawasan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dilaporkan masih beroperasi secara terang-terangan tanpa tersentuh hukum.
Meski gudang produksi di Gang Ambon Blok C tersebut sempat digerebek besar-besaran pada 2024 lalu, roda produksi pabrik ilegal ini justru kian masif berputar. Ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun seolah tak bernilai di hadapan dugaan aliran “uang koordinasi” rapi yang melibatkan oknum aparat dari tingkat Polsek, Polres, hingga Polda yang santer disebut dikoordinasikan oleh oknum berinisial Bid*n.
Sabotase ekonomi dan ancaman keselamatan warga kecil tentang keberadaan pabrik oli palsu tersebut dan bukan sekadar pelanggaran hak kekayaan intelektual semata. Praktik curang ini merupakan bentuk sabotase nyata terhadap kendaraan masyarakat kecil, terutama para pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja harian yang menggantungkan hidup pada performa kendaraan mereka.
Banyak pengendara yang harus menanggung kerugian jutaan rupiah akibat hancurnya komponen mesin motor setelah menggunakan pelumas oplosan tersebut. Di sisi lain, negara juga dirugikan dari sektor pajak, sementara produsen resmi dirusak reputasinya oleh sindikat pemalsu, yang kini menjadi ujian kepemimpinan baru di bawah bayang-bayang pembiaran.
Kontras kinerja, fokus ke curanmor, tutup mata ke kartel oli palsu? Sorotan tajam kini mengarah kepada jajaran kepolisian, menyusul pernyataan tegas Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto. Dalam arahannya usai penyerahan enam unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para korban di Polda Metro Jaya pada Senin (9/11/2026).
Dadang menekankan agar seluruh anggota Polri mengutamakan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus curanmor.
> “Kalian kerja itu harus memenuhi harapan masyarakat. Harapan masyarakat kalau kita kerja itu mengembalikan kendaraan bermotor, enggak hanya menangkap pelaku,” tegas Dadang.
Namun, di tengah gencar-gencarnya kepolisian menggalakkan pengembalian motor curian kepada korban, publik di Tangerang justru mempertanyakan efektivitas dan prioritas penegakan hukum. Publik menilai kepolisian terkesan sibuk mengurus ranmor, namun “melempem” dan diskriminatif dalam memberantas kartel oli palsu yang jelas-jelas merusak mesin kendaraan jutaan warga secara sistem sistematis.
Peredaran dan produksi oli palsu di Kota Tangerang terkesan dibiarkan tumbuh subur. Situasi ini kian memperkuat persepsi publik bahwa hukum di negeri ini masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Desakan tegas masyarakat agar institusi kepolisian, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolda Metro Jaya yang baru, segera membongkar sindikat ini hingga ke akar-akarnya tanpa tebang pilih.
“Tangkap dan proses hukum dan seret pemilik modal serta dalang di balik operasional pabrik ilegal di Kelurahan Nerogtog ke meja hijau. Usut tuntas oknum internal, bongkar tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dari berbagai tingkatan yang diduga menjadi pelindung atau penikmat “uang pengondisian”, ungkap salah satu warga yang kendaraan nya rusak akibat oli palsu.
Dikatakan, jika tuduhan keterlibatan oknum tidak terbukti, pihak berwenang wajib merilis hasil investigasi secara transparan guna menghentikan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Penuntasan kasus ini akan menjadi tolok ukur utama bagi publik untuk menilai keseriusan institusi kepolisian dalam membersihkan praktik kejahatan ekonomi yang mencekik rakyat kecil membuktikan apakah komitmen pelayanan publik berlaku adil, ataukah hukum hanya tajam pada kejahatan jalanan namun lumpuh di hadapan sindikat industri hitam. (Red)
