TANGERANG SELATAN — Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyerapan anggaran Pemkot Tangerang Selatan mengungkap sejumlah temuan signifikan yang mengindikasikan adanya kelemahan sistematis. Namun, yang kini menjadi sorotan tajam adalah sikap para pejabat terkait yang memilih bungkam, seolah menghindari tanggung jawab.
Hingga berita ini dimuat pada Kamis, 28 Agustus 2025, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Deden Deni, belum memberikan tanggapan, menguatkan dugaan adanya hal yang ditutupi di balik laporan BPK tersebut.
Kerugian Akibat Perjalanan Dinas dan Proyek ‘Bodong’
Laporan BPK menemukan kejanggalan pada anggaran yang mengindikasikan adanya kerugian negara. Di antaranya, kelebihan pembayaran sebesar Rp44,8 juta untuk sewa kendaraan perjalanan dinas, menunjukkan kurangnya pengawasan.
Lebih parah lagi, ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan pengecatan senilai Rp142,3 juta, yang menguatkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai standar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan uang rakyat yang seharusnya kembali untuk kepentingan publik.
Sekolah yang ‘Dirugikan’ dan Pertanyaan Transparansi
Temuan di Disdikbud menjadi sorotan utama karena dampaknya langsung pada pendidikan. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 12 sekolah yang tidak sesuai ketentuan menimbulkan pertanyaan: kemana dana tersebut mengalir? Dengan sikap bungkam Kepala Dinas, kecurigaan publik akan adanya penyalahgunaan dana menjadi semakin besar.
Proyek Lingkungan Hidup dan Infrastruktur: Celah ‘Permainan’ Tender
Dua dinas lain juga disorot tajam. Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPK menemukan risiko pengadaan kendaraan angkutan sampah dengan harga tidak kompetitif. Ini adalah celah yang sering digunakan untuk ‘memainkan’ tender, yang ujung-ujungnya merugikan keuangan daerah.
Sementara itu, di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), proyek vital penanganan banjir justru ditemukan tidak sesuai dengan kontrak, mengakibatkan selisih Rp42 juta. Kualitas pekerjaan yang buruk ini bisa membuat Tangsel tidak siap menghadapi musim hujan, meski sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
Sikap diam para pejabat ini, terutama Kepala Dinas Pendidikan, saat dikonfirmasi Kamis 28/08/25, seolah menegaskan bahwa ada hal-hal yang tidak ingin mereka sampaikan ke publik. Akuntabilitas dan transparansi, yang seharusnya menjadi fondasi pemerintahan yang baik, kini dipertanyakan. [Red]
