Kadinkes Batam: dr. DIDI KUSMARJADI, Sp.OG
BATAM – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan di Kota Batam berada di titik nadir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam kini resmi menyandang predikat “Raport Merah” dari Komisi II DPRD Kota Batam. Label memalukan ini bukan sekadar penilaian di atas kertas, melainkan akumulasi dari kemarahan legislatif atas bobroknya komitmen pimpinan OPD yang dinilai mempermainkan fungsi pengawasan uang rakyat.
Puncak pelecehan terhadap lembaga legislatif ini terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (22/5/2026) lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam kembali mangkir dari agenda krusial evaluasi Triwulan I APBD 2026 dengan menggunakan alibi usang dan klasik: Sakit.
Otak licik birokrasi berlindung di balik tameng “Sakit” tanpa bukti medis. Kemarahan publik dan legislatif meledak bukan tanpa alasan. Absennya sang Kadis dinilai bukan karena faktor kesehatan yang memburuk, melainkan diduga sebagai strategi pengecut untuk menghindari hujan pertanyaan terkait carut-marutnya realisasi program kesehatan dan buruknya mutu pelayanan rumah sakit di Batam.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, secara vokal membongkar tabiat buruk sang pejabat yang terkesan mengidap “penyakit mendadak” setiap kali diundang rapat formal. Sadisnya, alasan sakit tersebut dilempar ke forum tanpa melampirkan bukti medis atau surat dokter yang sah.
“Selama saya menjadi anggota DPRD, Kadis Dinkes tidak pernah hadir. Alasannya selalu sakit. Kalau memang sakit, mana surat sakitnya? Jangan jadikan sakit sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawab!” cecar Ruslan Sinaga dengan nada tinggi penuh kekecewaan.
Siasat ini dinilai sebagai bentuk arogansi birokrasi dan pelecehan nyata terhadap hak publik untuk tahu ke mana anggaran miliaran rupiah diserap. Manajemen pincang, hak kesehatan warga Batam dikorbankan.
Dampak dari absennya sang nakhoda membuat pembahasan evaluasi APBD Triwulan I menjadi lumpuh dan pincang. Komisi II menilai ketidakseriusan top management Dinkes berbanding lurus dengan hancurnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit daerah. Bagaimana mungkin mutu pelayanan kesehatan masyarakat bisa dibenahi jika pimpinan tertingginya lebih memilih bersembunyi ketimbang mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan wakil rakyat?
“Bagaimana pelayanan rumah sakit ini bisa bagus kalau Kepala Dinasnya saja mentalnya seperti ini,” ketus Ruslan, menunjuk langsung pada rapuhnya kontrol internal OPD yang memegang pos anggaran vital tersebut.
Bungkamnya Dinkes, konfirmasi kedunguan atau pengakuan dosa? Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kota Batam mengambil langkah seribu dengan memilih bungkam seribu bahasa. Tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berani membuka suara atau memberikan klarifikasi resmi atas tudingan miring dan desakan evaluasi total ini..
Sikap tertutup dan bungkamnya Dinkes Batam ini kian mempertegas sinyalemen bahwa ada yang “tidak beres” di dalam tubuh instansi tersebut. Menolak berkomunikasi dengan media dan mangkir dari panggilan DPRD adalah kombinasi fatal dari buruknya etika publik seorang pejabat.
Sektor kesehatan adalah urusan nyawa dan pelayanan dasar masyarakat, bukan lapak bisnis pribadi yang bisa dikelola dengan mentalitas sembunyi-sembunyi. Jika Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam memang sudah tidak mampu—atau terlalu ringkih secara fisik dan mental—untuk menghadapi fungsi kontrol legislatif, sudah sepatutnya Wali Kota Batam mengambil tindakan tegas: Copot dan ganti dengan figur yang punya nyali serta kompetensi!.
Rakyat Batam membayar pajak bukan untuk membiayai pejabat yang hobi mangkir dan memelihara birokrasi bermental pengecut. Aparat penegak hukum dan inspektorat pun sudah waktunya menguliti realisasi anggaran Triwulan I Dinkes Batam, sebelum raport merah ini berubah menjadi skandal korupsi yang merugikan rakyat. (*)
Editor: Enjelina
