JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah mulai merancang arah kebijakan ekonomi nasional yang krusial untuk masa depan bangsa. Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyusunan kebijakan fiskal mendatang harus menjadi fondasi pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Fokus utama pembahasan kali ini tertuju pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027, serta perancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2027.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan makro semata. Menurutnya, APBN yang sehat adalah APBN yang dampaknya bisa dirasakan langsung di meja makan masyarakat.
Ada empat poin penting yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan ekonomi 2027: Menciptakan Lapangan Kerja, membuka ruang investasi yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: dan menjamin keterjangkauan harga bahan pokok dan akses pendidikan/kesehatan.
“Menghapus ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar-golongan masyarakat. Anggaran yang adaptif, memastikan APBN dirancang secara fleksibel namun tetap sehat agar mampu menjadi “bantal pengaman” saat krisis terjadi,” tutur Puan Maharani dikutip dari pidatonya saat paripurna.
Bagi masyarakat awam, istilah KEM PPKF mungkin terdengar asing. Namun, dokumen ini sebenarnya menentukan arah dompet negara kita. Apa itu KEM PPKF?
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) adalah dokumen legal awal yang memuat gambaran arah ekonomi makro (seperti target inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah) dan rencana kebijakan anggaran pemerintah. Dokumen inilah yang nantinya menjadi fondasi dan panduan baku sebelum pemerintah merancang UU APBN bersama DPR.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam Rapat Paripurna tersebut menyampaikan alasan mengapa dirinya memberikan perhatian khusus pada perancangan kebijakan ekonomi kali ini. Indonesia saat ini dipaksa harus tetap waspada di tengah ketegangan geopolitik dan geoekonomi dunia.
“Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan,” ujar Presiden Prabowo.
Secara edukatif, ketegangan dunia mempengaruhi jalur perdagangan internasional. Ketika perang terjadi di Timur Tengah atau Eropa, jalur pasokan energi (minyak bumi dan gas) serta komoditas pangan (seperti gandum dan pupuk) akan terganggu.
Akibatnya harga minyak dunia melonjak \rightarrow Anggaran subsidi BBM dalam negeri membengkak. Biaya logistik global naik atau rightarrow Harga barang impor dan kebutuhan pokok di pasar lokal ikut terkerek naik (inflasi).
Oleh karena itu, kehadiran langsung Presiden di DPR menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan kerja sama yang erat demi menjaga kestabilan ekonomi nasional dari guncangan global global tersebut.
Melalui sinergi KEM PPKF 2027 ini, pemerintah dan DPR berkomitmen memastikan bahwa kekayaan negara digunakan secara adil, transparan, dan mampu melindungi seluruh lapisan rakyat Indonesia dari ketidakpastian dunia. (*)
Editor: Enjelina
