TANGERANG — Proyek Rekonstruksi Jalan Balaraja – Ceplak Segmen 1 di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, memicu sorotan tajam publik. Proyek bernilai fantastis yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.979.075.000 ini dinilai mengalami indikasi kegagalan konstruksi yang masif.
Berdasarkan investigasi dan kondisi riil di lapangan, Kamis 24/9/26) fisik jalan yang baru saja dibangun sudah mengalami retak vertikal cukup dalam hingga berlubang parah.
Kerusakan struktural pada perkerasan kaku (rigid pavement) ini mengindikasikan kelalaian fatal pada tahapan awal, seperti penurunan daya dukung tanah dasar (subgrade) serta buruknya proses pemadatan (compaction) sebelum pengecoran.
Tak hanya itu, muncul dugaan kuat bahwa mutu material agregat dan adukan beton tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati.
Preseden buruk pengawasan dinas terkait proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa CV. Putri Parahyangan dengan durasi masa kerja 120 hari kalender ini dinilai menjadi cermin lemahnya sistem kontrol dinas teknis setempat.
Kelalaian ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan indikasi kuat tumpulnya fungsi pengawasan dari Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dugaan pembiaran terhadap ketidaksesuaian spesifikasi material menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah pengawasan dinas memang tidak berjalan, atau ada unsur kesengajaan dalam membiarkan pengerjaan berkualitas rendah ini lolos?
Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat ini seharusnya memberikan kemanfaatan jangka panjang. Namun, buruknya kualitas fisik bangunan jalan justru berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan serta menimbulkan potensi kerugian keuangan negara yang tidak sedikit.
Hingga berita ini diterbitkan, transparansi pertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa belum terlihat. Sementara itu, Ardi selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, masih enggan atau belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi.
Masyarakat dan pengamat kebijakan publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit audit teknis serta audit keuangan secara menyeluruh. Publik menuntut tindakan tegas jika ditemukan adanya praktik penyimpangan spesifikasi maupun potensi tindak pidana korupsi dalam proyek miliaran rupiah tersebut. (**)
