BANDUNG, JAWA BARAT — Kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas menyatakan bahwa rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3217 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 9 Oktober 2026, penolakan tersebut didasari oleh ketentuan bahwa nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah untuk TA 2026 belum dianggarkan dalam RAPBD induk yang telah mendapat persetujuan DPRD.
Bedah angka, pendapatan turun belanja naik. Berdasarkan data dari Rancangan Perubahan KUA-PPAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, kondisi keuangan Pemprov Jabar menghadapi tantangan berat.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp27,852 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,264 triliun (7,52%) dibanding sebelumnya. Belanja Daerah justru meningkat mencapai Rp30,822 triliun, naik sebesar Rp991,55 miliar (3,32%).
Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp2,9 triliun (atau jika dikalkulasikan dengan komponen pembiayaan lain, simulasi kekurangan pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun). Selain itu, terdapat beberapa lonjakan pos anggaran yang mencolok dalam APBD.
Perubahan tersebut dan menuai tanda tanya, di antaranya, anggaran TP-PKK: nelonjak Rp45,829 miliar dari semula Rp297,773 juta menjadi Rp46,127 miliar. Belanja bantuan keuangan, meningkat Rp290,701 miliar dari Rp446,020 miliar menjadi Rp736,721 miliar.
Pertanyaan besar dan situasi ini memicu kritik dan pertanyaan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik. Mengapa belanja daerah justru naik di saat pendapatan daerah mengalami penyusutan?
Mengapa penyesuaian belanja tidak menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berencana menarik pinjaman triliunan rupiah? Dengan dilarangnya opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun oleh Kemendagri, Pemprov Jabar dan DPRD kini berada di bawah tekanan besar untuk melakukan evaluasi total dan membedah ulang struktur anggaran.
Publik menuntut transparansi, apakah pemerintah akan memangkas belanja, mengurangi alokasi program tertentu, atau mencari sumber pembiayaan sah lainnya guna menutup lubang defisit tersebut tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Hingga berita ini dimuat 16, Oktober 2026 belum ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan Mendagri tersebut. (**)
