MANGGARAI TIMUR – Pernyataan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai bantuan logistik yang mengalir deras ke wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai protes keras dari pihak pemerintah kecamatan setempat.
Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman, mengungkapkan ketidaksesuaian antara klaim pusat dan kondisi riil di lapangan. Ia mengaku berada di bawah tekanan berat karena dipaksa membagi secara merata bantuan logistik yang jumlahnya amat terbatas kepada 21.171 jiwa warga terdampak di 11 desa.
Ketimpangan data dan realita lapangan. Dalam keterangannya, Agustinus menegaskan bahwa logistik yang benar-benar sampai ke lokasinya sangat jauh dari kata cukup. Penyaluran bantuan terbatas tersebut dinilai tidak realistis jika dibagikan untuk mencukupi kebutuhan puluhan ribu warga.
Jumlah warga terdampak sekitar 21.171 jiwa tersebar di 11 desa. Realisasi bantuan pangan hanya menerima sekitar 300 tas paket Inpres. Setiap tas memuat bahan pokok terbatas (beras ~2 kg, gula 1 kg, teh, susu, margarin, kopi, dan sarden). Bantuan non-pangan, matras, selimut, tenda keluarga, serta hygiene kit dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk seluruh korban.
Kondisi ketimpangan distribusi logistik ini dengan cepat memicu reaksi mendalam di kalangan masyarakat luas. Publik mempertanyakan efektivitas serta transparansi alokasi dana darurat dan anggaran penanganan bencana yang dikelola pemerintah.
“Rasanya saya ditekan pak, saya harus bagi ke 11 desa pak,” ujar Agustinus Supratman saat menggambarkan sulitnya membagi bantuan minim di tengah ribuan korban yang membutuhkan, Jumat 21 Agustus 2026.
Pemerintah pusat dan BNPB diharapkan segera merespons kritik tersebut dengan melakukan verifikasi ulang data lapangan serta mempercepat penyaluran bantuan susulan agar krisis logistik di Manggarai Timur tidak makin memburuk. (*)
