JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Peradi Profesional dan pakar hukum Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.H., pada Senin (7/9/2026).
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka membahas serta menghimpun masukan krusial terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Kejahatan.
RDPU tersebut berfokus untuk memastikan regulasi yang sedang dirumuskan mampu memberikan kepastian hukum yang tegas, melindungi hak-hak masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa partisipasi publik dan masukan dari para praktisi serta akademisi hukum sangat mendasar. Langkah ini diambil agar RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen hukum yang tajam dalam memberantas kejahatan pidana khususnya korupsi dan tindak pidana ekonomi tetapi juga memiliki mekanisme kontrol yang kuat agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.
- Menjadikan perampasan aset sebagai mekanisme efektif untuk memulihkan kerugian negara (asset recovery).
- Memastikan proses perampasan aset tetap mengedepankan asas due process of law dan asas praduga tak bersalah.
- Menyusun klausul penegakan hukum secara presisi guna mencegah potensi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
Pembahasan RUU Perampasan Aset ini diharapkan dapat segera melahirkan payung hukum yang progresif, objektif, dan transparan dalam mendukung agenda penegakan hukum di Indonesia. (*)
