Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Hukum

Skandal Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar: Polri Tetapkan Empat Tersangka, Termasuk Mantan Kapolri

badge-check


					Skandal Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar: Polri Tetapkan Empat Tersangka, Termasuk Mantan Kapolri Perbesar

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonfirmasi perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik yang menyeret sejumlah pejabat tinggi internal kepolisian. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI.

Kapolri memaparkan bahwa kasus ini turut mendalami dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Sasaran penyadapan mencakup Ring 1 Istana hingga penegak hukum.

Berdasarkan hasil penyidikan yang mencakup pemeriksaan terhadap 28 saksi termasuk 24 personel internal Polri, perwakilan provider telekomunikasi, dan vendor sistem) serta 6 orang ahli, terungkap bahwa sasaran penyadapan ini cukup luas.

Target penyadapan diduga mencakup Presiden Republik Indonesia dan lingkar Istana. Kementerian, lembaga, dan pejabat pemerintah. Anggota DPR RI serta pimpinan partai politik. Pimpinan lembaga penegak hukum KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri. Gubernur, Kapolda, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan materi penyidikan dan tidak serta-merta mengindikasikan keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana terhadap empat tersangka dengan peran berbeda.

Penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. Jenderal LSP (Mantan Kapolri pada periode kejadian): Diduga bertindak sebagai pemberi perintah, menentukan target penyadapan baik secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kepala Monitoring Center (Kabakmon), serta menjadi penerima hasil akhir (end user) penyadapan.

SU (Kadiv TIK Polri periode 2021–Oktober 2026). Berperan sebagai dewan penasihat monitoring center yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil analisis kepada Jenderal LSP.

EH (Plt. Kabakmon periode Desember 2024–Oktober 2025) Diduga menerima perintah penyadapan dari SU dan memberikan persetujuan tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik.

AS (Plt. Kabakmon periode Oktober 2025–Oktober 2026): Diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, memerintahkan surveillance, hingga menginstruksikan penghapusan data, suara dan log serta pembubaran grup WhatsApp.

Pendalaman dugaan pemufakatan jahat untuk makar. Selain kasus pelanggaran UU ITE, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah (makar).

Penyelidikan khusus ini dilakukan secara terpisah guna menelusuri aliran perintah serta tujuan utama dari aksi penyadapan masif tersebut. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, objektif, dan transparan tanpa menutup-nutupi kesalahan institusi.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran… Sebab hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegas pihak Kepolisian, tegas Kapolri, 12/11/2026).

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Pasal penyalahgunaan kekuasaan dan turut serta melakukan tindak pidana. Proses hukum saat ini masih terus berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

KPK Tegaskan Belum Ada Bukti Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Pengaruhi Proses Penindakan dan OTT

17 November 2026 - 21:21 WIB

Ketua KPK Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan

16 November 2026 - 16:17 WIB

Labirin Mafia Tanah: Antara Birokrasi Pengaduan dan Urgensi Perlindungan Hak Rakyat

15 November 2026 - 10:21 WIB

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar dalam Proyek UPI, PPK Akhirnya Ditahan Kejati Jabar

14 November 2026 - 15:49 WIB

KPK Buka Peluang Dalami Temuan ICW: Soroti 8 Paket Pengadaan Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar ke PT Rans Animasi Indonesia

13 November 2026 - 12:55 WIB

Trending on Hukum