JAKARTA – Pengakuan blak-blakan dari anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengenai penghasilan bulanan anggota dewan menjadi sorotan publik. Hasanuddin secara lugas menyebutkan bahwa penghasilan bersih atau “take home pay” yang ia terima setiap bulan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta.
Pernyataan ini membuka kembali diskusi mengenai transparansi dan besaran gaji serta fasilitas yang diterima oleh para wakil rakyat. Hasanuddin menjelaskan bahwa jumlah fantastis tersebut tidak hanya berasal dari gaji pokok, melainkan juga dari berbagai tunjangan dan fasilitas.
Ia merinci bahwa ada tambahan sekitar Rp50 juta yang diberikan sebagai kompensasi atas hilangnya fasilitas rumah dinas. “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/8/2025).
Lebih lanjut, Hasanuddin mencoba memberikan perspektif lain dengan membandingkan penghasilan tersebut secara harian. Ia menyebutkan bahwa jika dibagi rata, setiap anggota DPR bisa mendapatkan sekitar Rp3 juta per hari. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas anggapan bahwa politikus sulit mendapatkan uang halal, yang sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin.
Hasanuddin menanggapi dengan santai, “Wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu,”. Pengakuan ini sontak memicu perdebatan. Di satu sisi, transparansi yang ditunjukkan Hasanuddin diapresiasi sebagai langkah yang berani.
Namun di sisi lain, besarnya angka tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai urgensi dan beban kerja anggota DPR yang sebanding dengan penghasilan yang diterima. Berdasarkan peraturan pemerintah, gaji pokok anggota DPR memang relatif kecil, yaitu sekitar Rp4,2 juta per bulan.
Namun, penghasilan mereka melonjak signifikan berkat berbagai tunjangan seperti tunjangan istri, anak, jabatan, kehormatan, komunikasi intensif, hingga tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Selain itu, terdapat pula uang sidang, bantuan listrik dan telepon, serta uang perjalanan dinas yang jumlahnya bervariasi.
Dengan demikian, pengakuan Hasanuddin bahwa total penghasilan bisa lebih dari Rp100 juta sebulan memberikan gambaran yang lebih utuh dan mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat.
Pernyataan Hasanuddin ini juga menjadi respons langsung terhadap sindiran yang dilontarkan Zulfikar Arse Sadikin. Dinamika antara kedua politikus ini mencerminkan adanya ketegangan internal di lingkungan parlemen terkait isu etika dan finansial. Dengan membuka detail penghasilan, Hasanuddin seolah ingin menegaskan bahwa sumber penghasilan mereka jelas dan terperinci, meskipun besar.
Meskipun demikian, isu ini tidak hanya berhenti pada besaran gaji. Perdebatan juga meluas pada tuntutan publik agar kinerja anggota DPR dapat diukur secara lebih transparan dan akuntabel, sebanding dengan fasilitas dan tunjangan yang mereka terima dari uang rakyat, (Red)
