TANGERANG – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tangerang Tahun 2027 kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Kritik mengalir bukan hanya soal substansi dokumen, melainkan kesenjangan lebar antara narasi pembangunan yang disusun birokrasi dengan realitas pahit yang dihadapi warga sehari-hari.
Muncul kegelisahan mengenai efektivitas dokumen perencanaan tersebut. Sebuah artikel bertajuk “Ambisi Tinggi, Realita Pahit” menjadi pemicu debat mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat dikalangan aktivis dimasyarakat.
Kritik tanpa Solusi, “teman tidur” kebijakan? Tokoh masyarakat, Guzermon JM, memberikan kritik yang cukup menohok dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap RKPD tidak boleh hanya menjadi “suara bising” tanpa arah.
> “Kritik tanpa solusi itu seperti alarm yang bunyi tapi tak pernah dimatikan; berisik, tapi akhirnya diabaikan. Kalau hanya berhenti di keluhan, ia hanya jadi ‘teman tidur’ kebijakan,” ujar Guzermon, Rabu 8 April 2026.
Ia mendorong agar narasi publik naik kelas dari sekadar opini menjadi usulan yang terstruktur dan terukur. Menurutnya, yang dibutuhkan Tangerang saat ini bukan sekadar pengkritik yang paling lantang, melainkan sosok yang paham medan dan mampu menawarkan jalan keluar yang konkret.
Dokumen rapi, lapangan sepi. Nada serupa juga muncul dari warga lainnya yang menyoroti risiko RKPD hanya berakhir sebagai pajangan administratif. Ada kekhawatiran besar bahwa diskusi yang ramai di tingkat elit maupun media sosial tidak dibarengi dengan pergerakan nyata di lapangan.
“RKPD berisiko hanya jadi dokumen yang rapi di atas kertas, tapi sepi dampak di lapangan,” ungkap salah satu partisipan diskusi. Hal ini menggarisbawahi urgensi bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk membuktikan bahwa perencanaan mereka bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen perubahan yang absolut.
Menguji akuntabilitas secara jurnalistik, fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap efektivitas perencanaan daerah. RKPD 2027 seharusnya menjadi jawaban atas tantangan perkotaan yang makin kompleks mulai dari kemacetan, banjir, hingga ketimpangan ekonomi.
Namun, jika pemerintah gagal menjembatani “ambisi” mereka dengan “solusi” yang bisa dikerjakan, maka kritik publik akan terus menjadi alarm yang menyakitkan telinga birokrasi. Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan: Apakah mereka akan mendengar dan mengonversi kritik menjadi aksi, atau membiarkan RKPD menjadi “dokumen mati” berikutnya? (Red)
