GORONTALO – Pernyataan provokatif seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia secara terang-terangan mengaku sedang “merampok” uang negara dengan dalih memiskinkan Indonesia.
Sikapnya menuai kecaman publik dan kini tengah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil dan memeriksa Wahyudin. Dalam pemeriksaan tersebut, Wahyudin mengakui bahwa dirinya adalah orang dalam video yang meresahkan itu.
“Dia mengakui yang dalam video itu adalah dirinya,” ujar Fikram.
Wahyudin berdalih bahwa saat video dibuat, ia sedang dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras sejak malam sebelumnya.
Bahkan, menurut Fikram, di dalam mobil yang tampak dalam video, tim BK menemukan adanya indikasi botol minuman.
“Kami kejar apakah saudara telah mengonsumsi minuman keras. Yang bersangkutan menyampaikan dari tadi malam dia minum-minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih dalam keadaan mabuk,” ungkap Fikram.
“Jadi pada intinya yang bersangkutan menyampaikan dia dalam keadaan tidak sadar dan dia tidak mengetahui bahwa itu divideo,” tambahnya.
Kronologi Viral: “Habiskan Saja Biar Negara Ini Makin Miskin”
Video singkat yang membuat heboh masyarakat memperlihatkan Wahyudin Moridu berada di dalam mobil, bersama seorang wanita di kursi depan. Dengan nada santai namun penuh provokasi, ia mengatakan sedang menuju Makassar menggunakan uang negara.
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin,” ucap Wahyudin dalam video itu. Ia bahkan menyebut identitasnya dengan jelas, “Siapa ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo.”
Sorotan Publik dan Sanksi Menanti
Pernyataan Wahyudin memicu kemarahan publik. Warganet menilai tindakannya sebagai “pelecehan moral” terhadap jabatan publik. Sejumlah aktivis antikorupsi di Gorontalo juga mendesak DPRD dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menaungi Wahyudin untuk bertindak tegas.
“Perkataan seperti itu, meski dalam kondisi mabuk, tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat,” kata salah satu aktivis.
BK DPRD Gorontalo menegaskan akan mendalami kasus ini. Mereka memiliki beberapa opsi sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pemberhentian dari alat kelengkapan dewan. Sanksi terberat adalah rekomendasi pemberhentian sebagai anggota DPRD jika pelanggaran etik dianggap berat.
“Semuanya akan diputuskan setelah rapat pleno BK dan laporan disampaikan ke pimpinan DPRD,” jelas Fikram.
Hingga saat ini, Wahyudin Moridu belum memberikan pernyataan resmi kepada media di luar klarifikasi internal. Kejadian ini menjadi sorotan besar, memunculkan diskusi luas tentang integritas dan perilaku pejabat publik di Gorontalo.
