SERPONG, BANTEN — Proyek pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Pedestrian dan Drainase Ruas Jalan Raya Serpong yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam.
Proyek bernilai fantastis ini disorot lantaran ditemukan adanya perubahan metode pengerjaan di lapangan, di mana pemasangan beton pracetak (U-ditch) diduga diubah menjadi pengecoran langsung (site-cast), serta penggunaan tanah lumpur untuk menimbun pemasangan paving.
Berdasarkan data papan informasi proyek di lapangan, paket pekerjaan ini memiliki spesifikasi resmi sebagai berikut. Nama pekerjaan Rehabilitasi Pedestrian dan Drainase Ruas Jalan Raya Serpong. Nomor Kontrak: 600.1.8/167/SPK/RPDRJ-RS/BBM/DPUPR/2026. Nilai paket pekerjaan Rp13.153.177.000,00. Tanggal kontrak 24 Juni 2026. Waktu kerja 175 Hari kalender. Sumber dana APBD 2026 Provinsi Banten. Penyedia jasa PT. Rajawali Aries Kreasindo. Konsultan pengawas PT. Esa Sakti Consultan.
Temuan investigasi, U-Ditch dialihkan ke pengecoran di genangan air. Berdasarkan hasil pemantauan investigatif serta konfirmasi visual di lapangan (5/11/2026), ditemukan indikasi inkonsistensi teknis yang cukup mencolok. Seharusnya pekerjaan drainase menggunakan beton pracetak jenis U-ditch, namun realisasinya di lapangan justru dicor langsung di bawah genangan air.
“Iya, anehnya itu pekerjaan pendistrian karena di corr dibawah genangan air,” ungkap sumber investigasi dalam percakapan konfirmasi kepada pihak berwenang.
Selain masalah pengecoran, publik juga menyoroti penggunaan tanah lumpur yang dipakai untuk menimbun area pemasangan paving. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis dari masyarakat dan pegawainya terhadap kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi fisik, apakah perubahan spesifikasi ini sudah melalui prosedur adendum kontrak yang sah atau justru murni pelanggaran kontrak demi meraup keuntungan sepihak.
Respons Irbansus Inspektorat Banten dan sikap bungkam Kabid SDA, Isvan Taufik. Upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada pihak pengawas internal pemerintah, yakni melalui Irbansus Inspektorat Banten ‘Fitri’, merespon dengan ucapan terima kasih atas informasi yang diberikan.
“Baik terima kasih atas informasi nya Pak”, tulis Fitri menandakan bahwa laporan awal dari temuan investigasi ini telah diterima oleh pihak pengawasan.
Kendati demikian, sikap berbeda ditunjukkan oleh Kepala Bidang (Kabid) SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Isvan Taufik, yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi alias bungkam saat dikonfirmasi terkait polemik perubahan spesifikasi teknis proyek miliaran rupiah tersebut.
Melihat besarnya potensi kerugian negara dari proyek senilai lebih dari Rp13,1 miliar ini, berbagai elemen masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati anggaran, serta media mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Konsultan Pengawas PT. Esa Sakti Consultan segera dievaluasi dan diperiksa.
Langkah pengawalan ini dilandasi oleh regulasi yang kuat di Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Menjamin hak masyarakat dan lembaga kontrol sosial untuk mengakses informasi transparan terkait penggunaan uang rakyat.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan UU Tipikor menegaskan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara.
Tim Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara mendalam serta mendesak transparansi dokumen kontrak dari DPUPR Provinsi Banten dan manajemen PT. Rajawali Aries Kreasindo demi menjamin kualitas infrastruktur jangka panjang di Kota Tangerang Selatan dan Banten.
(Tim Redaksi)
