KOTA TANGERANG – Dugaan skandal anggaran gelap di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang semakin mencuat setelah laporan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Mei 2025. Laporan ini menyoroti sejumlah kejanggalan serius, mulai dari tunggakan pajak fantastis hingga proyek strategis yang mandek.
Temuan ini muncul, ironisnya di tengah usulan kenaikan anggaran DLH sekitar Rp36 miliar untuk tahun anggaran 2024. Kapreyani menyoroti kurangnya transparansi sebagai “celah yang patut dicermati”. Anggaran yang diklaim untuk perbaikan armada dan pajak kendaraan sebagai “penyesuaian prioritas” namun terasa “hambar” tanpa rincian yang memadai.
“Proyek PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik), yang seharusnya menjadi solusi strategis untuk masalah sampah di kota, disebut sebagai “ironi terbesar”. Meski Pemerintah Kota mengklaim proyek ini “bukan fiktif”, namun progresnya “nyaris tanpa progres” dan menjadikannya “hantu”. Kondisi ini sangat kuat untuk menimbulkan dugaan adanya “skandal”, ungkap Kapreyani, Kamis 4 Desember 2025.
Anggaran Gelap dan Proyek Fiktif
Laporan BPK Banten mengungkapkan puluhan kendaraan DLH menunggak pajak kendaraan bermotor sepanjang tahun 2024 dengan jumlah yang sangat besar. Ironisnya, temuan ini muncul di tengah usulan kenaikan anggaran DLH sebesar Rp36 miliar.
Pakar hukum Kapreyani menyoroti kurangnya transparansi anggaran sebagai celah yang memicu kecurigaan. Meskipun kenaikan anggaran diklaim untuk “penyesuaian prioritas,” termasuk proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), tidak ada rincian yang memadai.
Proyek PSEL sendiri, yang digadang-gadang sebagai solusi masalah sampah, disebut sebagai “hantu” karena nyaris tanpa progres. Situasi ini menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan dana publik.
Mantan Pejabat Tersangka, Pejabat Lain Bungkam
Kecurigaan publik semakin menguat dengan fakta bahwa mantan Kepala DLH, Tihar Sopian, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing.
Meskipun statusnya tersangka, Tihar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang.
Sementara itu, insiden longsor tumpukan sampah di TPA Rawa Kucing pada Selasa (26/8/2025) memperparah masalah pengelolaan sampah di kota tersebut. Longsor ini mengganggu operasional dan menyebabkan antrean panjang truk sampah.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas dan Ketua DPRD, bungkam dan belum memberikan keterangan resmi. Sikap diam ini memperkuat spekulasi adanya upaya untuk menutupi persoalan yang lebih besar di balik kasus ini. (PRIMA)
