BeritaTransformasi.com – (POLDAMALUKU), Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Tahun 2024. Rakor ini digelar di Rupattama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kamis (25/7/2024), untuk mempersiapkan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah provinsi Maluku tahun 2024.
Sinergi untuk Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Rakor dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, PJU Polda Maluku, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Danrem 151/Binaya, Kapolresta Ambon, dan pejabat terkait lainnya. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya menyamakan persepsi dan tujuan secara taktis dan teknis untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan sukses selama Pilkada serentak 2024 di Maluku.
“Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk membangun sinergitas dari berbagai unsur serta mematangkan segala bentuk kesiapan serta mengantisipasi setiap pelanggaran dan hambatan yang akan terjadi,” ujarnya.
Persiapan Optimal untuk Pemilu 2024
Kapolda menegaskan bahwa persiapan Pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama semua pihak yang hadir. Polri, dalam hal ini Polda Maluku, akan menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprehensif dengan mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada dan memperkokoh sinergitas dan kerja sama dengan stakeholder.
“Polri sebagai aparat penjaga kamtibmas dan penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama semua pihak, yaitu pemerintah daerah, TNI, KPU dan Bawaslu serta mitra keamanan lainnya untuk menciptakan rasa aman pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Maluku,” katanya.
Sosialisasi dan Kesamaan Penafsiran Hukum
Kapolda juga menekankan pentingnya penyelenggara Pilkada melakukan sosialisasi secara masif tentang ketentuan dan peraturan pemilihan kepala daerah, serta memantapkan sentra gakkumdu antara Bawaslu, Polri, kejaksaan, dan pengadilan. “Kesamaan penafsiran hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sangat penting, serta membuat pedoman teknis dan cara bertindak dalam penanganan pelanggaran Pilkada,” tambahnya.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, juga memberikan sambutannya, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor ini. “Kita perlu bersinergi baik dari unsur Pemda, TNI Polri, KPU, Bawaslu terutama dari segi keamanan hingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa hambatan dan gangguan,” harapnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah provinsi Maluku telah mengalokasikan dana untuk KPU provinsi Maluku yang sudah dicairkan 100%, dan untuk Bawaslu telah dicairkan sebesar 76,34%. Kekurangannya akan dicairkan paling lambat awal Agustus 2024, begitu juga untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI -Polri dalam proses administrasi.
Kolaborasi dan Netralitas
Gubernur mengajak seluruh unsur terkait dan masyarakat untuk sama-sama mensukseskan Pemilukada tahun 2024, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. “Perbedaan boleh saja tetapi tidak boleh terpecah belah. Jangan terpengaruh dengan berita hoax, isu sara dan kebencian terutama kepada seluruh ASN, anggota TNI dan Polri,” pesannya.
Langkah Teknis dan Taktis Antisipasi Kendala
Rapat lintas sektoral kemudian dilanjutkan dengan membahas langkah-langkah teknis dan taktis untuk mengantisipasi kendala dan hambatan serta mencari solusi untuk keamanan, kelancaran, dan kesuksesan Pilkada serentak tahun 2024 di Maluku.
Kapolda Maluku Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan Pemprov Maluku. “Polda Maluku bersama TNI dan Pemprov Maluku perlu membangun sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar semua lembaga instansi untuk menjaga keamanan di provinsi Maluku selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” katanya.
Ia juga mengimbau penyelenggara Pilkada untuk melakukan sosialisasi masif mengenai ketentuan dan peraturan Pilkada, perbedaan-perbedaan krusial dengan Pemilu, serta potensi kerawanan yang ada. “Memantapkan sentra gakkumdu antara Bawaslu, Polri, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting, serta kesamaan penafsiran hukum terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
Dukungan Moda Transportasi dan Keamanan Logistik
Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyiapkan moda transportasi guna mendukung kelancaran dan keamanan logistik ke setiap kabupaten/kota. Gubernur berharap semua unsur terkait dan masyarakat dapat bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.
Penjabat Gubernur Maluku Berikan Apresiasi
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor ini. “Kita perlu bersinergi baik dari unsur Pemda, TNI Polri, KPU, Bawaslu terutama dari segi keamanan hingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa hambatan dan gangguan,” ujarnya.
Ia berharap agar masyarakat dan seluruh unsur terkait tetap menjaga netralitas, profesionalitas, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax, isu sara, dan kebencian. “Mari kita jaga netralitas serta bekerja dengan profesional dan etos kerja yang tinggi,” pungkasnya.
Pembahasan Langkah Teknis dan Taktis
Rapat lintas sektoral kemudian dilanjutkan dengan pembahasan langkah-langkah teknis dan taktis untuk mengantisipasi kendala dan hambatan serta mencari solusi untuk keamanan, kelancaran, dan kesuksesan Pilkada serentak tahun 2024 di Maluku. (Dhet)
