TANGERANG — Kebijakan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang kembali merombak birokrasi secara besar-besaran dengan melantik 365 pejabat mulai dari administrator, pengawas eselon III dan IV, hingga menyasar 11 posisi strategis jabatan camat di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Di permukaan, langkah ini diklaim sebagai bentuk “penyegaran organisasi” dan kebutuhan penataan kinerja. Namun, di mata publik dan aktivis, gelombang mutasi ini sarat akan aroma politis, Selasa 27 Oktober 2026.
Menanggapi dinamika panas ini, Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONGKAR, Irwansyah, S.H., melontarkan kritik tajam dan mendesak agar birokrasi tidak dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan maupun kepentingan golongan tertentu.
“Jangan jadikan birokrasi alat kepentingan segelintir orang!” Kritik tajam Sekjen LBH BONGKAR. Irwansyah secara tegas menyatakan bahwa perombakan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang harus diuji secara objektif, bukan sekadar diterima mentah-mentah sebagai rutinitas administratif.
> “Ketika ratusan pejabat dirombak dalam waktu bersamaan, termasuk menggeser posisi-posisi krusial seperti belasan camat, publik berhak curiga. Apakah ini murni instrumen peningkatan pelayanan publik, atau jangan-jangan ini adalah operasi senyap untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu dan konsolidasi kekuatan menjelang agenda politik ke depan?” ujar Irwansyah dengan nada tinggi.
Irwansyah menyoroti bahwa pergeseran gerbong mutasi camat seperti perpindahan posisi di Balaraja, Sukamulya, Cikupa, Cisoka, Jayanti, Tigaraksa, Kosambi, Sindang Jaya, hingga Panongan sering kali bukan berbasis meritokrasi atau rekam jejak prestasi yang transparan, melainkan dekat dengan nuansa patronase politik.
LBH BONGKAR mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang untuk membuka ke publik indikator kinerja yang mendasari rotasi masif ini. Jangan sampai pejabat yang kompeten dikorbankan demi menempatkan “orang-orang dekat” di pos-pos basah strategis.
Dengan posisi camat yang bersentuhan langsung dengan akar rumput dan wilayah teritorial strategis, mutasi massal ini dikhawatirkan menjadi celah pelemahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal pelayanan masyarakat yang bersih dan adil.
Pergantian pejabat secara besar-besaran justru berisiko menciptakan learning curve atau penyesuaian yang lambat. Alih-alih mempercepat pelayanan, birokrasi justru tersandera oleh proses adaptasi pejabat baru yang sibuk menata posisi alih-alih mengebut program prorakyat.
Lebih lanjut, Irwansyah menegaskan bahwa LBH BONGKAR tidak akan tinggal diam dan akan terus memonitor pergerakan serta sepak terjang para pejabat yang baru dilantik. Pihaknya siap membuka posko pengaduan masyarakat jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) akibat perombakan birokrasi ini.
“Kami memperingatkan Bupati Tangerang dan jajaran eksekutif agar tegak lurus pada kepentingan rakyat, bukan melayani syahwat politik atau mengamankan kepentingan oligarki lokal. Jika rotasi ini terbukti mencederai prinsip good governance. LBH BONGKAR pastikan akan bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah advokasi hukum yang diperlukan,” pungkas Irwansyah. (**)
