SERANG, BTF — Proyek pembangunan gedung milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten senilai Rp7,5 miliar di wilayah Kota Tangerang memicu sorotan publik. Pembangunan fisik yang disinyalir mendahului penerbitan dokumen perizinan resmi serta minimnya pengawasan di lapangan kini diselidiki oleh Inspektorat Provinsi Banten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Inspektur IV (Irban 4) Inspektorat Banten, Diana, mengonfirmasi bahwa pendaftaran izin ke PTSP Kota Tangerang dan pengisian dokumen pada aplikasi SIMBG saat pengerjaan fisik berlangsung merupakan sebuah kekeliruan aturan perundang-undangan.
“Kesalahan prosedur ya.. Risikonya, kalau dari dinas teknis mengoreksi rancangan bangunan karena ketentuan aturan, pihak Dindik harus CCO (Contract Change Order) dan adendum kontrak,” terang Diana saat dimintai klarifikasi, Rabu (16/9/2026).
Ia menambahkan bahwa pengerjaan fisik tidak serta-merta dihentikan kecuali ada penolakan resmi dari dinas teknis setempat.
“Dihentikan itu kalau dari dinas teknis atau PTSP Kota Tangerang tidak memberikan izin. Harus ada pernyataan bahwa izin ditolak, jadi bukan karena ketiadaan izin. Tapi kalau ditolak karena melanggar ketentuan perundang-undangan, proyek harus dihentikan,” tegasnya.
Terkait potensi maladministrasi maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohan perencanaan ini, Inspektorat Banten berjanji akan melakukan penelusuran mendalam. “Yang ini saya harus cari tahu lebih cermat lagi, kesalahan ada di pihak mana,” tambah Diana.
Sorotan pengawasan lapangan dan pemeriksaan BPK. Selain persoalan izin, pengerjaan di lapangan dikeluhkan warga dan aktivis lokal karena minimnya kehadiran pengawas dari Dindikbud Banten, termasuk saat proses penting seperti pengecoran.
Menanggapi temuan tersebut, Inspektora menindaklanjuti ke jajaran pengawas dinas. Isu ini kian memanas seiring masuknya lembaga pemeriksa keuangan negara ke lingkup Pemprov Banten.
Pihak Inspektorat mengonfirmasi bahwa audit BPK tengah berjalan dan proyek Rp7,5 miliar ini berpotensi masuk dalam sampel pemeriksaan. “Sekadar info, BPK juga lagi masuk sekarang. Mungkin ini bisa jadi sampling pemeriksaan mereka,” pungkas Diana.
Masyarakat dan elemen pengawas kebijakan publik berharap pemeriksaan oleh Inspektorat Banten maupun BPK dilakukan secara transparan, menyeluruh, serta tidak sekadar formalitas demi menjamin akuntabilitas anggaran daerah. (**)
