JAKARTA — Perkembangan teknologi kacamata pintar (smart glasses) di tengah masyarakat memicu sorotan tajam terkait batasan privasi dan etika digital di ruang publik. Menanggapi fenomena video viral seorang kreator konten yang merekam usher perempuan tanpa izin di ajang GIIAS 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan peringatan keras. Meutya menegaskan bahwa penggunaan perangkat canggih seperti kacamata pintar untuk merekam seseorang secara sembunyi-sembunyi atau tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan etika.
> “Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kegiatan, kami mendapat banyak masukan. Pada prinsipnya, kami perlu sekali mengingatkan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika,” ujar Meutya Hafid pada Senin (3/8/2026).
Ancam rasa aman perempuan dan kelompok rentan. Lebih lanjut, Menkomdigi menyoroti dampak dari tindakan irrelevan tersebut terhadap rasa aman masyarakat, khususnya kaum perempuan di area publik. Menurutnya, inovasi teknologi maupun pembuatan konten digital seharusnya diarahkan untuk hal-hal positif, bukan justru mengabaikan hak-hak privasi orang lain.
“Merekam wujud fisik atau aktivitas personal seseorang tanpa izin bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.,” ungkapnya
Menkomdigi menekankan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra, bukan menjadi objek konten demi popularitas semata. Hal ini menjadi tantangan etika Digital di era AI dan perangkat pintar.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi para pembuat konten dan masyarakat umum. Penggunaan perangkat tersembunyi atau terselubung seperti smart glasses tidak serta-merta meloloskan penggunanya dari jerat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan aturan serta kesadaran etika digital kini menjadi faktor krusial agar kemajuan teknologi tidak menggerus ruang aman warga negara di ranah publik. (*)
