JAKARTA, beritatransformasi.com – Mendadak viral berita tentang politisi ‘Ahmad Sahroni’ seorang Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang alamat rumahnya disebarkan oleh sekelompok warganet di media sosial, khususnya TikTok. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk menekan Sahroni karena kekecewaan terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan.
Namun, yang menarik adalah reaksi Sahroni. Alih-alih merasa terancam atau panik, ia justru menanggapi hal ini dengan santai. Ia menjelaskan, bahwa upaya doxing tersebut sia-sia karena alamat rumahnya memang bukan rahasia dan sudah bisa diakses publik sejak ia menjabat pada tahun 2014, bahkan bisa ditemukan dengan mudah di Google, (26/08/2025)
Reaksi yang tenang ini menjadi poin utama, menunjukkan bagaimana ia memilih untuk tidak terpancing emosi dan menganggapnya sebagai hal biasa.
Apa Itu Doxing dan Kenapa Ini Menjadi Isu Penting?
Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang—seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi lainnya—ke publik tanpa persetujuan mereka. Tujuannya seringkali untuk mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan target.
Dalam kasus Sahroni, doxing digunakan sebagai alat protes dan tekanan politik. Namun, ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara protes publik dan pelanggaran privasi. Meskipun Sahroni tidak mempermasalahkannya, doxing tetap dianggap sebagai praktik yang berbahaya dan tidak etis.
Ini bisa memicu tindakan kekerasan di dunia nyata dan membahayakan keselamatan target serta keluarganya.
Politik dan Media Sosial di Era Digital. Kejadian ini juga menyoroti bagaimana lanskap politik di Indonesia telah berubah. Media sosial, seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, kini menjadi arena utama bagi warganet untuk menyuarakan kritik, kemarahan, dan aspirasi mereka.
* Akses Langsung: Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengkritik tokoh publik secara langsung, tanpa melalui media tradisional.
* Kekuatan Viral: Sebuah isu bisa dengan cepat menjadi viral, memicu gelombang kemarahan atau dukungan publik yang sulit dikendalikan.
* Akuntabilitas: Tokoh publik dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka karena setiap gerak-gerik bisa menjadi sorotan.
Singkatnya, insiden doxing terhadap Ahmad Sahroni adalah contoh nyata dari bagaimana kemarahan publik yang terakumulasi di dunia maya dapat bermanifestasi menjadi aksi-aksi nyata—bahkan jika itu dianggap sepele oleh sang target. Ini menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki warganet dalam mengawasi dan menekan para pemangku kebijakan di era digital.( red )
