Keterangan: Foto Adalah Ilustrasi
TANGERANG – Setelah berbulan-bulan bungkam menikmati tunjangan mewah, DPRD Kota Tangerang akhirnya ‘menyerah’ pada tekanan publik. Ketua DPRD ‘Rusdi’ berjanji mengevaluasi peraturan yang jadi dasar fasilitas fantastis mereka, namun janji ini datang setelah ratusan miliar uang rakyat diduga ludes tak berbekas.
Ironi ini mempertegas dugaan, dewan ‘mengalah’ bukan karena kesadaran, melainkan karena terpojok. Aktivis dan praktisi hukum, Slamet Widodo,S.H., atau yang akrab disapa Romo, menilai langkah ini hanya respons reaktif, bukan proaktif. “Keputusan mengevaluasi Perwal baru diambil setelah desakan kuat dari media dan ancaman demonstrasi bergema,” ujarnya.
Pernyataan Romo adalah tamparan telak. Selama setahun penuh, sejak dilantik Oktober 2024, dewan seolah tutup mata pada masalah krusial seperti sampah dan kinerja Dinas Perhubungan yang mandek, tapi cepat tanggap jika fasilitas pribadi mereka terusik.
Pakaian ‘Merek Mahal’ di Tengah Penderitaan Rakyat
Angka-angka yang tertera di dokumen anggaran adalah bukti nyata. Tunjangan perumahan Rp17.962.000,00 per bulan dan biaya pakaian dinas Rp14.200.000,00 per bulan, yang totalnya hanya belanja pakaian dinas dan atribut saja mencapai Rp745.000.000,00 per tahun, jauh di atas pendapatan rata-rata warga.
“Disaat banyak warga kesulitan membeli seragam sekolah untuk anak-anak mereka, para dewan ini seolah-olah mengenakan pakaian dari merek kelas atas,” kata Romo. Ini adalah cerminan kemunafikan yang paling telanjang, Minggu 7 September 2025.
Janji Kosong dan Sikap Bungkam
Janji evaluasi hanyalah permulaan, pertanggungjawaban penuh adalah tuntutan utama. Romo menegaskan akan segera mengirim surat untuk meminta penjelasan detail mengenai angka-angka yang sangat fantastis itu.
Hingga kini, Sekwan Teddy Bayu Putra dan Ketua DPRD H. Rusdi masih memilih bungkam. Sikap ini memperkuat kecurigaan publik: apakah janji evaluasi ini hanya gertakan untuk meredam kemarahan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Rakyat patut bertanya, apakah dewan ini benar-benar ‘wakil rakyat’ atau hanya ‘wakil pribadi’ yang peduli pada perut dan kantongnya sendiri? [Red]
