TANGERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar aparat penegak hukum di wilayah Banten. Dalam operasi senyap yang berlangsung pada Rabu sore, 17 Desember 2025, tim Kedeputian Penindakan KPK mengamankan sedikitnya lima orang, termasuk seorang oknum jaksa dan anggota kepolisian.
Kronologi dan Identitas Pihak Terkait
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum jaksa yang diamankan berinisial RZ, yang diketahui bertugas di Bidang Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. RZ diduga ditangkap bersama sejumlah uang yang disinyalir sebagai bagian dari komitmen fee terkait penanganan sebuah perkara hukum di Kabupaten Tangerang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut.
> “Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 18 Desember 2025.
Dugaan Pemerasan Warga Negara Asing
Sumber internal yang mengetahui jalannya perkara ini menyebutkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan. Oknum jaksa dan polisi tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum yang melibatkan WNA tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, institusi asal para oknum tersebut masih melakukan verifikasi internal. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna, belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi awak media.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik, menyatakan pihaknya masih memverifikasi kebenaran keterlibatan anggotanya dalam operasi tersebut sebelum memberikan pernyataan resmi.
Proses Hukum di KPK
Kelima orang yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut melalui mekanisme ekspose atau gelar perkara. Hasil dari gelar perkara akan menentukan apakah bukti-bukti yang ditemukan cukup untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan para pihak sebagai tersangka.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan oknum di lembaga penegak hukum. Peristiwa ini menjadi pengingat krusial akan pentingnya pengawasan internal dan penguatan integritas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. (S.Manahan.T)
