GRESIK – Suhu politik di internal DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI. Bukan sebagai ajang adu gagasan, Musda yang dijadwalkan pada Rabu (3/9/2025) di Hotel Aston, Kebomas, kini dibayangi dugaan rekayasa suara, praktik intimidasi, dan politik uang yang mencoreng wajah partai berlambang pohon beringin.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal mengungkap skenario terstruktur yang diduga dirancang untuk mengendalikan arah Musda. Pemilik hak suara disebut-sebut tidak memiliki kebebasan. Isu paling menghebohkan adalah adanya “instruksi” agar sebagian pemilih diarahkan untuk mendukung kotak kosong.
Sebuah strategi yang memunculkan pertanyaan kritis: untuk siapa skenario ini diuntungkan? Seorang pemilik suara yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan praktik intimidasi yang sistematis.
Ia mengaku Kartu Tanda Anggota (KTA) seluruh pemilik suara telah ditarik oleh Sekretaris DPD Golkar Gresik, Atek Ridwan. Dalihnya “agar tidak disalahgunakan,” namun langkah ini justru dinilai sebagai upaya untuk mengendalikan penuh arah pemungutan suara.
“Mas Atik yang pegang KTA. Jadi nanti Mas Atik yang tentukan, antara Wongso atau Asroin. Kami harus izin pimpinan, tidak boleh menyempal. Kalau melanggar, ada teguran,” ungkap sumber tersebut.
Jebakan Kotak Kosong dan Politik Transaksional
Kecurigaan semakin tajam dengan adanya kabar seluruh pengurus kecamatan (PK) mendapat arahan untuk mencatat dukungan pada kotak kosong. Dokumen instruksi resmi Ketua DPD Golkar Gresik saat ini, Nurhamim, disebut-sebut menjadi bukti nyata adanya upaya tersebut.
“Pertanyaannya, kosong ini sebenarnya untuk siapa? Kok bisa ada instruksi resmi mendukung kosong. Apa demokrasi internal Golkar sudah mati sampai harus diarahkan ke kosong?” tanya narasumber.
Lebih dari sekadar intimidasi, dugaan praktik politik uang juga mencuat. Salah satu kandidat, Wongso Negoro, dituding aktif melakukan “serangan fajar” dengan membagikan uang kepada pengurus.
“Kemarin kami dikumpulkan Pak Wongso. Masing-masing pengurus diberi Rp500 ribu,” ujar sumber lain. Jika benar, Musda ini bukan hanya tercoreng, melainkan terperosok ke dalam jurang politik transaksional yang merusak.
Semua praktik ini memperkuat dugaan bahwa Musda Golkar Gresik bukanlah arena demokrasi, melainkan ajang permainan elite di mana restu dari pimpinan pusat jauh lebih berharga daripada suara kader di akar rumput.
“Mau punya uang miliaran pun percuma. Golkar ini benar-benar terstruktur, semua harus melalui pimpinan… Restu lebih kuat daripada isi koper,” tegas narasumber.
Integritas Partai di Ujung Tanduk
Musda yang seharusnya menjadi pesta demokrasi kader kini terancam berubah menjadi “musyawarah penuh rekayasa”. Jika tudingan ini terbukti, Partai Golkar Gresik akan kehilangan tidak hanya legitimasi, tetapi juga kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Nurhamim maupun Atek Ridwan. Namun, satu hal pasti: konflik internal yang pekat ini telah menjadi sorotan publik. Akankah Musda berjalan demokratis, atau justru menjadi panggung pengkhianatan terhadap suara kader sendiri? Semua mata kini tertuju pada Hotel Aston, menunggu jawaban atas pertanyaan itu.
