JAKARTA – Transparansi publik kembali mendapat ujian berat. Komisi IX DPR RI memicu kontroversi setelah menggelar rapat perdana bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, secara mendadak dan tertutup dari awak media. Rapat yang berlangsung pada Senin (15/6/2026) tersebut agenda utamanya adalah membahas alokasi anggaran proyek krusial yang menyangkut hajat hidup generasi masa depan Indonesia. Namun, keputusan untuk mengunci pintu ruang rapat justru memicu tanda tanya besar: Ada apa dengan anggaran BGN?
Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk dengan mandat besar: mengelola program gizi skala nasional dengan anggaran fantastis yang bersumber dari uang rakyat. Seharusnya, rapat perdana mengenai perencanaan anggaran menjadi panggung bagi DPR dan BGN untuk menunjukkan akuntabilitas dan komitmen tata kelola yang bersih sejak hari pertama. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai langkah menggelar rapat secara tertutup ini sebagai preseden buruk.
“Program pemenuhan gizi adalah isu sosial-ekonomi yang sangat sensitif. Jika pembicaraan anggarannya saja sudah dilakukan di ruang gelap, bagaimana publik bisa percaya bahwa proyek ini bebas dari kongkalikong dan potensi pemborosan?” ujar Irwansyah, S.H., Aktivis juga seorang praktisi Hukum ini..
Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Ada catatan kritis yang patut dipertanyakan. Alasan mendadak dan tertutupnya rapat ini mengaburkan hak masyarakat untuk mengetahui pos-pos anggaran mana saja yang akan diprioritaskan.
“Dengan maraknya sorotan terhadap program gizi nasional belakangan ini termasuk isu efisiensi titik dapur program pembahasan yang tidak dapat diakses publik rawan memicu persepsi adanya “bagi-bagi kue” proyek di internal legislatif dan eksekutif,” sambungnya.
Lanjut kata Irwansyah, DPR RI yang seharusnya bertindak sebagai mata dan telinga rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan justru terlihat ikut andil dalam membatasi akses informasi. “Jangan Biarkan Gizi Anak Bangsa Jadi Komoditas Politik
Publik mendesak Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional memberikan klarifikasi terbuka mengenai hasil rapat tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, uang negara yang digelontorkan untuk program gizi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pertaruhan bagi masa depan kesehatan anak-anak Indonesia. “Jika sejak awal pembahasan anggaran sudah dibentengi oleh ketertutupan, maka wajar jika masyarakat menaruh curiga bahwa proyek ini lebih berpihak pada kepentingan elit ketimbang pemenuhan gizi rakyat yang sesungguhnya,” tutup Irwansyah. (*)
Editor : Enjelina
