Banggai Laut, Sulawesi Tengah— Kabupaten Banggai Laut sedang menghadapi krisis integritas birokrasi yang dipicu oleh dugaan arogansi dan penyalahgunaan wewenang di pucuk pimpinan eksekutif. Kebijakan “nonjob” massal terhadap ASN, yang diklaim sebagai evaluasi, kini semakin jelas tercium bau politisasi jabatan yang brutal.
Ini adalah tamparan keras bagi prinsip meritokrasi dan sebuah langkah mundur menuju kediktatoran lokal. ASN Korban ‘Bersih-Bersih’ Politik yang Terzolimi. Isu 10 pejabat ASN di Pemkab yang dinonjobkan telah menjadi simbol betapa rapuhnya perlindungan karier pegawai di bawah kekuasaan yang represif. Para ASN ini, yang seharusnya dilindungi UU, justru dijadikan bidak catur dalam permainan politik elite.
“Nonjob ini bukan evaluasi kinerja, tapi pembersihan politis yang berbungkus kebijakan. Ini adalah bentuk hukuman berat tanpa proses yang adil. Jika ASN terus-menerus menjadi korban ‘bisikan politik’ dari ‘ kekuasaan’ yang tidak bertanggung jawab, maka Kesejahteraan ASN di Balut adalah korban kediktatoran Pucuk Pimpinan,” ungkap pengamat kebijakan publik di Banggai Laut, (07/11/25).
Kebijakan ini tidak hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga merenggut hak dasar dan masa depan keluarga para ASN, sebuah tindakan yang disebut sebagai kezaliman berbalut legalitas.
Puncak Arogansi.Pucuk Pimpinan Menantang Hukum, Mengabaikan hak ASN serta Keluarga ASN tersebut,
Dugaan arogansi Bupati Balut tidak hanya terlihat dalam urusan kepegawaian, tetapi juga mencuat dalam isu-isu sensitif yang menunjukkan sikap antikritik dan anti-hukum di tengah kesulitan daerah.
Gaya Kepemimpinan Anti-Kritik.Sikap yang konon pernah dipertontonkan, di mana Bupati seolah “tidak takut” bahkan terhadap KPK, adalah manifestasi telanjang dari kesombongan kekuasaan. Klaim imunitas dari pertanggungjawaban hukum adalah indikasi nyata penyelewengan etika dan moral kepemimpinan.
Utang Proyek Mangkrak Kegagalan Pemkab Balut dalam membayar utang proyek kepada kontraktor yang telah selesai bekerja, bahkan sampai dilaporkan ke KPK dan Kejagung, menunjukkan buruknya tata kelola keuangan dan pengabaian janji terhadap mitra kerja.
Hal ini mencerminkan sikap cuek terhadap kesulitan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Tuntutan Jaminan Netralitas dan Kepastian Hukum. Publik dan komunitas ASN menuntut. Komisi ASN (KASN) harus segera mengeluarkan rekomendasi pembatalan terhadap kebijakan nonjob yang terbukti melanggar prinsip meritokrasi dan memastikan pemulihan harkat dan martabat para pejabat yang terzolimi.
Aparat Penegak Hukum wajib menelusuri dugaan penggunaan jabatan untuk kepentingan politik. Bupati Balut harus segera mengakhiri praktik nepotisme dan politisasi jabatan demi terciptanya birokrasi yang profesional dan melayani, bukan ditunggangi kepentingan sesaat. Balut membutuhkan pemimpin yang melayani dengan integritas, bukan penguasa yang diktator dengan arogansi.
