TANGERANG — Praktek distribusi gas Elpiji 3 kilogram (LPG 3 kg) ilegal tanpa izin pangkalan resmi diduga bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum di wilayah Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Temuan ini berawal dari penelusuran tim redaksi beritatransformasi.com yang mendapati armada pickup bermuatan puluhan tabung melon hijau hilir-mudik mendistribusikan barang bersubsidi tersebut.
Saat dikonfirmasi di lapangan sejak Juni 2026, sang sopir berdalih bahwa papan nama (plang) pangkalan sedang rusak. Pengakuan serupa kembali diulang pada 5 Agustus 2026.
Namun, setelah dicecar lebih lanjut oleh awak media pada Kamis (20/8/2026), sopir akhirnya mengakui bahwa armada distribusi tersebut tidak memiliki izin pangkalan resmi dan berdalih izin “masih dalam proses pengurusan”.
Kronologi pengungkapan. Juni 2026 terdeteksi armada pickup pengangkut LPG 3 kg (Plat Nomor B 55XX) melintas di wilayah Gondrong. Sopir mengklaim plang pangkalan rusak.
5 Agustus 2026, keterangan berulang disampaikan sopir saat kembali ditemukan mengangkut barang subsidi di lokasi yang sama.
20 Agustus 2026, sopir mengakui tidak mengantongi izin pangkalan resmi. Dari pengakuan sopir, pemilik pangkalan yang berada di daerah gondrong Cipondoh bernama bang Dadan.
Redaksi mengonfirmasi temuan ini kepada Kanit Reskrim Polsek Cipondoh, Iptu Amin Isrofi. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Terima kasih informasinya, kita akan lakukan penyelidikan terkait itu,” ujar Iptu Amin Isrofi saat dikonfirmasi media melalui pesan tertulis.
Distribusi LPG 3 kg merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Mengedarkan dan memperjualbelikan gas subsidi tanpa izin pangkalan resmi melanggar regulasi Niaga Migas.
Para pelaku penimbunan maupun niaga ilegal BBM atau LPG bersubsidi dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas Polsek Cipondoh dan Polres Metro Tangerang Kota dalam menertibkan dugaan mafia gas subsidi ini agar tidak ada penindakan yang tebang pilih. Redaksi akan terus mengawal perkembangan proses penyelidikan ini. (*)
