JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri resmi menaikkan status perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.
Skandal besar yang berlangsung sepanjang periode 2018–2026 ini diduga kuat menjadi pemicu utama terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di berbagai wilayah strategis Indonesia.
Berdasarkan penyelidikan awal, indikasi kerugian keuangan dan perekonomian negara ditaksir menembus angka fantastis, yakni Rp5 triliun. Namun, pihak kepolisian menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara sembari menunggu hasil audit investigatif resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tiga modus busuk yang diusut penyidik. Direktorat Penindakan Korps Tipidkor Polri mengungkap sedikitnya tiga modus utama yang digunakan oleh oknum perusahaan swasta yang terlibat untuk mengelabui kontrak pasokan bahan baku energi nasional tersebut.
- Manipulasi dokumen kualitas, menurunkan spesifikasi kualitas batu bara yang dikirimkan, namun tetap dicatatkan sesuai standar kontrak tingkat tinggi.
- Manipulasi kuantitas (Volume) dengan nelakukan pengurangan volume atau tonase pasokan batu bara yang dikirim ke PLTU, sehingga menyebabkan kelangkaan bahan bakar pembangkit.
- Penyimpangan nilai kontrak, juga rekayasa proses pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi rill atau fakta di lapangan.
“Dugaan penyimpangan tersebut secara langsung mengganggu keandalan operasional PLTU dan memicu terjadinya pemadaman listrik (blackout) yang merugikan masyarakat luas,” ungkap Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo selaku Direktur Penindakan Korps Tipidkor Polri, (6/7/26).
Akibat tersendatnya pasokan batu bara berkualitas, stabilitas energi di sejumlah wilayah vital lumpuh secara bergantian. Wilayah-wilayah yang terdampak pemadaman sistemik ini meliputi seluruh wilayah Sumatera. Sebagian wilayah Kalimantan juga Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Wilayah metropolitan Jabodetabek.
Saat ini, penyidik bergerak cepat dengan menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi ahli dan korporasi yang terlibat guna menyita dokumen penting serta melacak aliran dana hasil kejahatan tersebut. (*)
