PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan 17 pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya tengah menghadapi tekanan likuiditas serius. Masalah ini dipicu oleh kemacetan penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun 2024 yang mengakibatkan tumpukan kewajiban atau utang sebesar Rp1,16 triliun (Rp1.163.608.734.979,05).
Utang jumbo yang seharusnya lunas pada Tahun Anggaran 2024 ini kini dipastikan menjadi beban berat bagi APBD tahun berikutnya karena ketiadaan sumber pendanaan saat ini.
Efek Domino ke Daerah: Kas Tergerus hingga Gagal Bayar
Berdasarkan temuan pemeriksaan, dampak “kurang salur” BKBK ini memukul rata kondisi keuangan di tingkat kabupaten/kota. Dari konfirmasi terhadap 13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terungkap dua skenario sulit yang harus dihadapi pemerintah daerah.
Enam kabupaten dan kota terpaksa menggunakan saldo kas daerah mereka bahkan dana yang dibatasi penggunaannya untuk menalangi pembayaran kepada pihak ketiga (kontraktor atau rekanan). Kabupaten dan kota lainnya yang tidak memiliki dana talangan terpaksa mencatat tagihan tersebut sebagai Utang Belanja, menunggu realisasi transfer dari Pemprov yang tak kunjung cair.
Analisis kemampuan bayar menunjukkan proyeksi yang mengkhawatirkan: 11 dari 17 kabupaten/kota diprediksi akan kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya di tahun 2024 hanya dengan mengandalkan saldo kas yang tersisa.
Akar Masalah: Anggaran Tidak Realistis
Kekacauan likuiditas ini disimpulkan terjadi akibat perencanaan anggaran yang tidak berpijak pada kenyataan. Dua penyebab utama yang soroti adalah:
Tim Anggaran (TAPD) menyusun APBD tidak berdasarkan kondisi pendapatan senyatanya (over-optimis). Gubernur menyetujui dan menetapkan alokasi Belanja BKBK tanpa mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah.
Hal ini dinilai melanggar serangkaian regulasi, mulai dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hingga Peraturan Gubernur Sumsel sendiri yang mensyaratkan bantuan keuangan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah setelah urusan wajib terpenuhi.
*Respon Pemerintah*
Atas temuan pemeriksaan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib dan efisien ini, Gubernur Sumatera Selatan menyatakan dapat memahami kondisi dan temuan tersebut.
Poin Utama Berita (Quick Facts)
-Masalah: Gagal salur Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).Total Beban: Rp1.163.608.734.979,05 (dialihkan ke tahun berikutnya).
Pihak Terdampak: Pemprov Sumsel dan 17 Kabupaten/Kota. Dampak Riil: 11 Kabupaten atau Kota terancam gagal bayar kewajiban jangka pendek; kas daerah tergerus untuk menalangi utang. Penyebab: Perencanaan APBD tidak realistis oleh TAPD dan persetujuan Gubernur yang tidak melihat kemampuan kas. (PRIMA)
