TANGERANG, SRN — Sikap diam dan enggan memberikan penjelasan ditunjukkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Isvan Taufik. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan penyimpangan dan indikasi kecurangan pada Proyek Lanjutan Rehabilitasi Irigasi Cilampe, Kabupaten Tangerang senilai Rp3,3 miliar, Isvan memilih membisu.
Pesan konfirmasi serta naskah berita investigasi yang dikirimkan redaksi melalui WhatsApp guna meminta bantahan, koreksi, maupun hak jawab atas temuan di lapangan sama sekali tidak direspons oleh Kabid SDA tersebut.
Aksi “layap balik” dan bungkamnya pejabat publik ini kian menguatkan kecurigaan publik terkait lemahnya pengawasan serta dugaan permainan dalam proyek bernilai miliaran rupiah dari APBD Banten tersebut. Sederet indikasi cacat konstruksi dan perencanaan “salin tempel”
Berdasarkan penelusuran dokumen dan fakta di lapangan, proyek fisiknya dikerjakan oleh kontraktor CV Batavia Benteng Djaya. Namun, pekerjaan penahan dinding irigasi ini diduga kuat sudah cacat sejak dalam tahap perencanaan.
Tanpa pengujian mekanika tanah (Soil Investigation). Dugaan kuat menyebutkan konsultan perencana tidak pernah melakukan pengujian daya dukung tanah di lokasi. Dokumen teknis yang disodorkan disinyalir hasil copy-paste (salin-tempel) dari dokumen tahun anggaran sebelumnya. Padahal, tanpa data mekanika tanah, struktur turap beton/pasangan batu rawan mengalami pergeseran (sliding), retak, dan ambrol akibat tekanan air puncak.
Pencuatan “misteri” pengurangan volume tinggi turap. Berdasarkan rancangan awal, ketinggian dinding turap dipatok 3,5 meter. Namun, hasil pengukuran fisik di lokasi menunjukkan realisasi turap yang berdiri saat ini hanya berkisar 2,8 hingga 3 meter. Terpangkasnya dimensi setinggi 50–70 cm ini berbanding lurus dengan penyusutan volume semen, pasir, batu, dan besi tulangan indikasi klasik praktik down-spec demi mendongkrak marjin keuntungan sepihak.
Pegiat pengawasan desak pemeriksaan hukum. Ketua DPW LSM KITA PD Provinsi Banten, Dedy Haryanto, mengecam keras lemahnya fungsi pengawasan Dinas PUPR Provinsi Banten.
“Perencanaan tanpa soil investigation dan pengurangan dimensi tinggi turap ini bukan sekadar kelalaian kecil, melainkan indikasi penyimpangan teknis yang serius dan terstruktur. Pihak berwenang harus segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat,” tegas Dedy Haryanto, Senin (28/9/2026).
Uang rakyat terancam hanyut, Kabid SDA tetap bungkam. Sikap Isvan Taufik selaku Kabid SDA Dinas PUPR Banten yang menolak memberikan klarifikasi memicu pertanyaan besar. Mengapa dokumen perencanaan yang diduga copy-paste bisa lolos verifikasi dan disetujui hingga ke tahap lelang?
Mengapa pembayaran dan penyerapan anggaran Rp3,3 miliar tetap melenggang mulus di tengah temuan berkurangnya dimensi fisik bangunan di lapangan? Hingga berita ini ditayangkan, Isvan Taufik belum memberikan jawaban resmi atas pesan konfirmasi yang dikirimkan.
Sementara itu, air Irigasi Cilampe terus mengalir mengikis turap-turap baru yang berdiri tanpa kepastian struktur—menanti apakah bangunan Rp3,3 miliar ini sanggup bertahan, atau justru roboh tersapu ketidakjujuran dan sikap apatis pejabat publik. ( MT)
