JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kritik tajam terkait tata cara pendirian lembaga pendidikan tinggi baru di Indonesia, khususnya mengenai gagasan Universitas Republik Indonesia (URI).
Dalam keterangannya, Mahfud menegaskan pentingnya semua pihak termasuk pemerintah untuk tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku dalam dunia pendidikan nasional.
“Pak, maaf saya bukan londo ireng, tapi Bapak salah,” ujar Mahfud MD merujuk pada prinsip bahwa kritik dibangun atas dasar ketaatan konstitusi dan regulasi hukum, bukan sikap ketidaksetujuan personal atau keberpihakan yang keliru, (28/7/26).
Prosedur dan regulasi harus ditempuh dari bawah. Mahfud menerangkan bahwa pendirian perguruan tinggi negeri maupun swasta telah diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Menurutnya, proses pembentukan perguruan tinggi tidak bisa dilakukan secara instan atau sekadar menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tanpa melalui tahapan kajian yang mendasar, seperti studi Kelayakan.
Penentuan komposisi keilmuan (eksakta/sains-teknologi dan ilmu sosial). Ketersediaan Infrastruktur. Kesiapan lahan bersertifikat, gedung, hingga laboratorium. Keterlibatan Kementerian terkait. Koordinasi teknis bersama kementerian yang membidangi pendidikan tinggi (Kemendikbudristek/Kementrian Saindikti).
Kejelasan nomenklatur dan tata kelola akademik. Lebih lanjut, Mahfud membedakan antara perguruan tinggi umum dengan kedinasan atau akademi militer/pertahanan (seperti Akmil, Akpol, atau IPDN).
Pada universitas umum, struktur kepemimpinan dan tata kelola diatur secara akademik di bawah pimpinan Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan, bukan menggunakan nomenklatur seperti Gubernur sebagaimana pada akademi kedinasan militer.
“Kita harus membangun lembaga pendidikan dengan fondasi hukum yang kuat agar mampu mencetak kader bangsa dan pimpinan nasional yang berintegritas,” tegas Mahfud.
Ia mengingatkan agar niat baik dalam memajukan pendidikan nasional tetap dieksekusi melalui koridor regulasi yang sah demi menjaga kepastian hukum dan tata kelola pendidikan tinggi di Tanah Air. (*)
