TANGERANG SELATAN — Pengalokasian dana hibah sebesar Rp800 juta kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tangerang Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 memicu gelombang kritik keras Alokasi anggaran yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tangsel tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat dan sarat akan potensi benturan kepentingan.
Kritik tajam tersebut disuarakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONGKAR, Irwansyah, S.H. Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)—untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam atas pengucuran anggaran daerah tersebut.
“Niatnya kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan elite?” kata Irwansyah mempertanyakan urgensi serta relevansi pemberian hibah bernilai fantastis bagi DWP, organisasi yang secara eksplisit beranggotakan para istri Aparat Sipil Negara (ASN) serta pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel.
> “Istri para ASN dan pejabat itu secara regulasi sudah mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang melekat pada gaji suami mereka dari negara. Lantas, atas dasar urgensi apa APBD dialokasikan lagi ratusan juta rupiah untuk organisasi mereka? Ini sangat tidak masuk akal dan cermin kegagalan Pemkot dalam menyusun prioritas anggaran,” tegas Irwansyah kepada media, (28/7/26).
Menurut Irwansyah, alokasi anggaran ini mencerminkan sikap ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap skala prioritas pelayanan publik. Di saat masyarakat bawah membutuhkan dukungan langsung untuk penanganan masalah sosial, infrastruktur, dan ekonomi, Pemkot Tangsel justru terkesan ‘memanjakan’ lingkaran internalnya sendiri.
Sinyal strong conflict of Interest dan potensi delik. Secara eksplisit, alokasi hibah DWP ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025. Namun, keberadaan Perwal tersebut justru menguatkan dugaan adanya conflict of interest (benturan kepentingan) yang bersifat sistematis.
Irwansyah menegaskan bahwa LBH BONGKAR telah memetakan beberapa indikasi krusial yang patut diperiksa oleh APH.
– Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power). Penetapan alokasi anggaran bagi organisasi yang diisi oleh istri para pengambil kebijakan berpotensi melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait indikasi benturan kepentingan.
– APH dituntut menguji apakah DWP memenuhi kualifikasi yuridis sebagai penerima hibah sesuai tata kelola Permendagri, atau sekadar memanfaatkan posisi politis internal pejabat.
– Potensi tindak pidana korupsi (Tipikor). Pihaknya meminta KPK dan Kejaksaan menelusuri alur pengajuan proposal hingga penetapan LPJ nantinya, guna mengantisipasi adanya potensi kegiatan seremonial fiktif, markup, atau penyimpangan anggaran yang melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
Desakan pengusutan tuntas. Mengakhiri keterangannya, Sekjen LBH BONGKAR menegaskan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tangsel, Kejati Banten, maupun KPK tidak boleh tinggal diam melihat potensi bancakan anggaran berkedok hibah ini.
“Kami mendesak Kejaksaan dan KPK segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di DP3AKB serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tangsel. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat, bukan alat untuk memfasilitasi gaya hidup maupun kegiatan seremonial istri-istri pejabat,” pungkas Irwansyah secara menohok.(*)
