JAKARTA – Ruang Sidang Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan menjadi panggung kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Koperasi RI. Dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung baru-baru ini, Kamis 15 Juli 2026.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nur Anam, blak-blakan mencecar Menteri Koperasi terkait indikasi pemborosan anggaran negara yang dinilai tidak masuk akal. Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah proyek pengadaan jutaan unit kipas angin bernilai triliunan rupiah serta buruknya performa Koperasi Desa Merah Putih yang disuntik modal besar oleh pemerintah.
Proyek kipas angin Rp1,8 Triliun, harga grosir lebih mahal dari E-Commerce?Sorotan pertama tertuju pada proyek pengadaan 1,8 juta unit kipas angin yang menelan anggaran fantastis hingga Rp1,8 Triliun. Dalam persidangan, Mufti Anam secara langsung melakukan live checking harga pasaran di berbagai platform e-commerce terkemuka seperti Shopee dan Tokopedia untuk membandingkan nilai proyek tersebut.
Hasilnya mengejutkan, harga satuan untuk kipas angin berdiri bermerek (Official Store) di pasar daring hanya berkisar di angka Rp300 ribuan saja. Secara logika ekonomi, pembelian dalam jumlah massal (grosir) hingga jutaan unit seharusnya mampu menekan harga menjadi jauh lebih murah, bukan justru membengkak.
Ketidaksesuaian anggaran ini memicu sindiran satir dari anggota dewan yang menyebut bahwa kipas angin dengan anggaran sebesar itu mungkin bisa “menghempaskan tikus-tikus di gedung DPR”. Saat dimintai keterangan di tempat, jawaban mengecewakan justru keluar dari pihak kementerian yang mengaku “Tidak Tahu”.
Modal Rp3 Miliar, untung hanya Rp78 ribu kinerja Koperasi Desa dipertanyakan. Tidak berhenti sampai di situ, kejutan anggaran kembali dibeberkan melalui data riil lapangan terkait performa Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sangat mengkhawatirkan.
Mufti mengungkapkan temuan mencengangkan bahwa salah satu koperasi kelurahan di daerah Melawai yang bermodal awal Rp3 Miliar, ternyata hanya mampu mencetak untung bersih sebesar Rp78.000. Ironisnya, angka tersebut bukanlah keuntungan per hari atau per bulan, melainkan akumulasi selama 6 bulan sejak koperasi itu berdiri.
> Rasio yang Tidak Masuk Akal: Keuntungan Rp78.000 dari modal Rp3 Miliar berarti koperasi tersebut hanya menghasilkan 0,0026% dari modal awal selama setengah tahun beroperasi,” ucap Mufti.
Rapat kerja ini menyisakan catatan merah bagi Kementerian Koperasi RI. Kesenjangan antara anggaran yang digelontorkan dengan output riil di lapangan memicu desakan kuat untuk dilakukannya evaluasi total demi menyelamatkan uang negara dari praktik-praktik pengadaan yang tidak efisien dan pengelolaan program yang tidak kompeten. (*)
