TANGERANG – Kontras tajam terjadi antara instruksi penghematan dari Istana dengan realita penggunaan anggaran di tingkat daerah. Di saat Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memangkas biaya seremonial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang justru menjadi sorotan publik akibat alokasi anggaran fantastis untuk proyek fisik non-vital dan kegiatan hiburan.
Instruksi Presiden: Akhiri Budaya Seremonial.
Dalam arahannya baru-baru ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia meminta para pejabat untuk menghentikan pemborosan dana negara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Kurangi bujet seremonial,” tegas Presiden dalam berbagai kesempatan.
Realita di Lapangan, tugu miliaran dan rapat evaluasi mewah. Namun, semangat efisiensi ini tampaknya belum sepenuhnya “mendarat” di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang viral dan menjadi perbincangan hangat, terdapat tiga pos anggaran yang memicu kritik tajam dari masyarakat:
Rapat Evaluasi Berbalut Hiburan (Rp900 Juta). Kegiatan rapat evaluasi yang digelar di sebuah hotel di Bandung ini menuai kecaman karena diduga menghabiskan hampir satu miliar rupiah, termasuk biaya untuk mengundang artis. Publik mempertanyakan mengapa evaluasi harus dilakukan di luar kota dengan biaya hiburan yang selangit.
Proyek Tugu Titik Nol Literasi (Rp2,3 Miliar). Pembangunan tugu fisik sebagai simbol literasi dinilai ironis. Banyak pihak berpendapat bahwa dana sebesar Rp2,3 Miliar akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pengadaan buku atau perbaikan fasilitas perpustakaan di sekolah-sekolah terpencil di Tangerang.
Tugu Selamat Datang yang Fantastis (Rp2,4 Miliar). Pembangunan tugu selamat datang kembali memakan anggaran miliaran rupiah. Anggaran sebesar ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan atau layanan kesehatan dasar.
Krisis Prioritas atau Pembangkangan Kebijakan? Kritik publik mengarah pada satu poin utama: Krisis Prioritas. Pembangunan tugu dan acara di hotel mewah dianggap sebagai proyek “kosmetik” yang tidak memberikan solusi atas masalah nyata warga, seperti kemiskinan atau pengangguran.
Hingga berita ini dimuat, Senin 22 Desember 2025, Pemkab Tangerang Belum buka suara soal anggaran mewah tersebut. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: Apakah pemerintah daerah benar-benar menyimak arahan pusat, ataukah mereka masih terjebak dalam pola lama yang lebih mengutamakan proyek fisik dan seremoni dari pada kebutuhan mendasar rakyat? (Red(
